Network
JURNAL ACEH-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penyerahan 13 aset dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur ke Pemerintah Kota Langsa. Aset ini jadi perkara sengketa kedua daerah itu selama 20 tahun.
“KPK berharap pemda segera menyepakati penyerahan aset-aset tersebut sehingga kemudian dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujar Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK Didik Agung Widjanarko, saat pembahasan aset Pemerintah Aceh Timur dengan pejabat Pemerintah Kota Langsa, Kamis, 17 Juni 2021.
Aset ini menjadi sengketa sejak Langsa tak lagi menjadi Ibu Kota Aceh Timur, 20 tahun lalu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001.
Baca Juga: Bertemu Pemerintah Kota Langsa, KPK Ingatkan Langkah Preventif Penanganan Korupsi
Total luas aset tersebut mencapai 110.000 meter persegi atau 11 hektare dengan total nilai perkiraan Rp 21 Miliar. Selain tanah, aset tersebut terdiri dari rumah dinas, tambak, kebun, bangunan radio pemda.
Selain aset, KPK juga menyoroti minimnya inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak di wilayah Aceh. KPK mengharapkan akhir tahun ini seluruh pemerintah daerah di Aceh sepakat untuk beralih ke sistem online. KPK juga mengarahkan Bank Aceh berkontribusi dalam peningkatan pajak daerah dengan melaksanakan MoU penyediaan alat rekam pajak.
Pada hari yang sama secara terpisah, KPK juga melakukan sosialisasi program pencegahan kepada pimpinan dan anggota DPR Kota Langsa. KPK menyampaikan delapan area pencegahan yang mendorong perbaikan tata kelola pemda. KPK menilai perlunya sinergi antara eksekutif dengan legislatif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca Juga: Ustaz Rahmad Baequni Dijadwalkan Isi Ceramah di Langsa dan Aceh Tamiang
Delapan area tersebut yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, perizinan, Penguatan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, Tata Kelola Dana Desa. Indikator capaian delapan area ini terangkum dalam platform Monitoring Center for Prevention (MCP).
