Network
JURNALACEH.COM- Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki memberikan usulan penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan negara di Aceh yang meliputi pusat pelayanan utama, pelayanan penyangga hingga pusat pelayanan pintu gerbang sejalan dengan Perpres No. 49 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Aceh dan Sumatera Utara.
Pj Gubernur Aceh menyampaikan usulan tersebut pada sela-sela Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2023 dimana penyelenggaraan tersebut dilaksanakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Ballroom Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 25 Mei 2023.
"Diharapkan pulau terluar, yang utama Pulau Rondo supaya memperoleh infrastruktur seperti air bersih, dermaga serta BTS," ucap Pj. Gubernur Aceh didampingi Pj. Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto dan Pj. Walikota Sabang, Reza Fahlevi.
Baca Juga: Soal Pemilihan Bank Syariah, Wapres: Tentunya Pemerintah Aceh Punya Pertimbangan Sendiri
Pj. Gubernur Aceh tersebut memberikan tambahan, Pulau Rondo menjadi pulau terluar Indonesia yang terletak di laut Andaman berbatasan dengan wilayah India yakni pulau Nikobar sehingga menjadi icon perbatasan negara di wilayah paling utara.
"Sebab demikian, pulau ini sangat penting untuk menjadi perhatian. Sejalan dengan Perpres No. 49 tahun 2018," tambah Pj. Gubernur Aceh tersebut
Lebih lanjut, Achmad Marzuki turut menyampaikan adanya 5 pulau lain yang butuh perhatian yakni pulau Benggala, Rusa, Pulau Raya, Selaut Besar sampai Pulau Simeuleucut. Pulau-pulau tersebut perlu dilakukan pengembangan pada Batas Wilayah Negara, Hankam dan Hukum, Ekonomi dan Kebencanaan.
Baca Juga: Hari Ketiga Masih Error, Sahar Desak Pemerintah dan DPR Aceh Panggil BSI Minta Kompensasi
"Karena itu, pemerintah Aceh siap berkoordinasi serta konsultasi bersama kementrian atau lembaga terkait optimalisasi pengelolaan kawasan perbatasan. Selain itu pemerintah Aceh juga akan sip untuk melakukan perihal monitoring dan evaluasi rencana aksi pengelolaan bata wilayah negara dan kawasan perbatasan," pungkas Achmad Marzuki.
