Network
JURNALACEH.COM – Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2021 masih terdapat temuan pemeriksaan yang tidak mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, Jum’at, 1 Juli 2022.
Atas hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Pemerintah akan tetap berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan yang dimaksud.
“Pemerintah tetap berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan tersebut sehingga pengelolaan keuangan negara akan terus dijaga semakin berkualitas di masa mendatang,” ungkap Menkeu pada Rapat Paripurna DPR RI, Kamis, 30 Juni 2022 kemarin.
Baca Juga: Tiba di Madinah, Cak Imin Dapat Kabar Duka Meninggalnya Tjahjo Kumolo
Berkaitan dengan temuan penentuan kriteria Program Penanganan Covid – 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasioal (PC PEN) tahun 2021, Pemerintah akan menetapkan kriteria program yang menjadi bagian dari program PC PEN dan mengoptimalkan implementasi mekanisme pelaporan program PC PEN dalam laporan keuangan.
Kemudian, berkaitan dengan temuan pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan tahun 2021, Pemerintah akan memutakhirkan sistem pengajuan insentif wajib pajak dan menetapkan pedoman pelaporan realisasi insentif dan fasilitas perpajakan.
Untuk menindaklanjuti temuan BPK atas kebijakan akuntansi yang belum mengatur pelaporan secara aktual atas transaksi pajak atas penyajian hak dan kewajiban negara, Pemerintah telah menugaskan tim taks force untuk berkoordinasi dengan Komite Standar Akutansi Pemerintah (KSAP) di dalam mempercepat penyelesaian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) terkait, untuk selanjutnya akan dilakukan penyempurnaan kebijakan akuntansi terkait transaksi perpajakan SAP.
Baca Juga: [Breaking News] Innalillahi, Menpan-RB Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia
Berkenaan dengan temuan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban belanja, Pemerintah akan meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan negara dengan juga meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, serta meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di dalam memitigasi resiko ketidakpatuhan, ketidaktercapaian output, ketidaktepatan sasaran, dan penyimpangan dalam pelaksaan anggaran.
