Network
JURNALACEH.COM - Secarik Ringkasan Eksekutif (RE) berkop Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memuat tentang skema penurunan pungutan ekspor (PE) kelapa sawit dan turunannya, yang sempat beredar di kalangan media akhirnya terkonfirmasi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 Tahun 2022. Isinya mengatur tentang penurunan PE hingga 0 dolar Amerika Serikat atau Rp 0.
PMK terbaru ini adalah perubahan dari PMK Nomor 103/PMK.05/2022 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Endorser Skinscare Ini Terancam Harus Bayar Rp 50 Miliar Gara-gara Bawa Nama Hotman Tanpa Izin
"Pajak ekspor diturunkan Rp 0 atau 0 dolar atas seluruh produk yang berkaitan dengan kelapa sawit," kata Sri Mulyani di sela-sela acara pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) di Nusa Dua Bali, Sabtu, 16 Juli 2022 sore.
Turunan kelapa sawit mulai dari tandan buah segar (TBS), biji sawit, minyak sawit mentah (CPO), used cooking oil, dan sebagainya ditetapkan nol rupiah.
Aturan ini berlaku sebulan. Dari tanggal 1 Agustus 2022 sampai 31 Agustus 2022. Setelah itu, maka PE akan berlaku tarif progresif.
Baca Juga: Sri Mulyani Singgung Konflik Geopolitik Picu Krisis Pangan Saat Ketemu Menkeu Amerika Yellen
"Mulai 1 september kita terapkan trif progresif. Saat harga CPO rendah, pungutan ekspor rendah. Kalau naik, tarifnya meningkat," sambungnya.
Kebijakan ini diambil untuk merespons anjloknya harga tandan buah segar (TBS) di level petani yang terjadi belakangan ini. Dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara petani sawit, masyarakat selaku konsumen minyak goreng dan ekspor Indonesia.
