Network
Masih banyak pekerjaan rumah dari komite yang diketuai PUPR, beranggotakan menkeu, dan anggota Komisioner OJK yang masih terus harus kami upayakan, terutama dalam peningkatan kualitas tata kelola," ujar Heru.
Ia juga menambahkan, jika pemerintah menyatakan pihaknya sudah siap memulai pemungutan iuran, maka proses sosialisasi akan dilakukan terlebih dahulu.
"Apa yang jadi dasar pungutan, apakah gaji pokok dari pekerja, penerima upah, atau dari take home pay, atau dari apa, itu kan masih diskusi yang panjang," jelasnya.
Heru juga mengakui BP Tapera masih memiliki pekerjaan rumah untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam menjalankan aturan ini.
"Tapi PR-nya untuk membenahi tata kelola dalam rangka BP Tapera membangun trust ke masyarakat, itu harus dibangun dulu. Jadi saya nggak bisa bilang 2027 dilaksanakan, nggak juga, tergantung," tutupnya. ***
