Network
JURNAL ACEH-Pemerintah Kota Langsa menggelar pertemuan dengan tim Komisi Pemberantasan Korupsi. Pertemuan ini digelar dalam rangka monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Langsa.
"Kegiatan ini untuk memberikan pencerahan kepada kita terkait upaya dan tindakan preventif dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi," kata Sekretaris Daerah Kota Langsa, Said Mahdum Majid, Kamis, 17 Juni 2021.
Said mengatakan KPK menawarkan aplikasi Monitoring Control For Prevention (MCP) untuk mempermudah pemerintah daerah menyampaikan laporan kegiatan pencegahan potensi korupsi.
Baca Juga: Harga Kebutuhan Pokok di Langsa Mulai Merangkak Naik
Kegiatan ini juga dinilai Said dapat membantu mereka mewujudkan tata kelola pemerintahan dan penyelamatan keuangan dan aset daerah. Saat ini, kata Said, terdapat delapan area intervensi KPK, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan (pelayanan terpadu satu pintu), aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.
Said mengatakan pemerintah kota memiliki telah menyusun program pencegahan korupsi terintegrasi di Lingkungan Pemko Langsa. Hal ini diatur dalam Keputusan Wali Kota Langsa Nomor 155/700/2021.
Dalam kesempatan itu, KPK menunjuk 11 organisasi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab terhadap rencana aksi pencegahan korupsi di Langsa. Lembaga itu adalah Bappeda, Inspektorat, BKPSDM, DPMTSP, DPMG, Dinas PUPR, Diskominfo, Bagian PBJ, Bagian Hukum, dan Bagian Organisasi Setda Kota Langsa.
Baca Juga: 18 Mahasiswa IAIN Langsa Lulus dengan Predikat Terbaik, Nur Afina Ulya Teratas
Spesialis Koordinasi dan Supervisi Madya KPK, Arief Nurcahyo, berharap sinergi antara KPK dan Pemko Langsai ini membawa angin positif bagi pelaksanaan pemerintahan di daerah itu. Terutama hubungan antara legislatif dan eksekutif.
