Network
JURNAL ACEH-Direktur Eksekutif LSM Kempra, Izuddin Idris, mengungkapkan kondisi hutan bakau di tiga desa daerah pesisir Aceh Tamiang rusak parah. Bahkan saat ini, kondisi hutan itu memasuki fase paling kritis dalam tiga dekade terakhir.
"Kondisi kawasan Mangrove di wilayah kabupaten Aceh Tamiang sudah sangat mengenaskan. Dari hampir 23.000 hektare wilayah mangrove yang dimiliki kabupaten ini, lebih dari 75 persen dalam kondisi rusak akibat penguasaan dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali," ujar Izuddin, Senin, 19 Juli 2021.
Hal tersebut, kata Izuddin, diketahui atas laporan tiga kepala desa, yaitu Kepala Desa Tanjung Keramat, Matang Seping dan Alur Nunang, Kecamatan Banda Mulia, Pertengahan Juli lalu.
Selain penguasaan dan alih fungsi lahan, kerusakan hutan itu mangrove di Aceh Tamiang ini juga disebabkan penebangan bakau untuk dijadikan bahan baku arang.
Baca Juga: Memasuki Musim Kemarau, Masyarakat Aceh Diimbau Waspadai Kebakaran Hutan dan Lahan
Menurut Izuddin, selama ini pemerintah tidak berbuat untuk melindungi hutan itu. Bahkan tidak ada kebijakan yang diambil untuk mengurangi kerusakan hutan mangrove.
Pemerintah daerah, kata Izuddin, selalu berkilah bahwa mereka tidak berwenang mengatasi hal ini karena hutan itu berada di kawasan pesisir yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Alasan itu terlalu dibuat-buat,” kata Izuddin.
Menurut Izuddin, kewenangan pengelolaan dan pengawasan wilayah hutan boleh saja ada di tangan pemerintah propinsi atau pemerintah pusat, tapi secara geografis dan demografis lahan yang ada pada wilayah hutan tersebut tetap milik Aceh Tamiang.
