Network
JURNAL ACEH.COM- Penyelenggaraan pemilu sangatlah berpengaruh terhadap integritas proses pemilu. Sudah banyak penyelenggara pemilu terjerat korupsi dan melanggar kode etik menjadi tantangan yang harus dihadapi bagi Tim Seleksi Calon Anggota komisi pemilihan umum dan Badan Pengawas Pemilu periode 2022-2027 untuk mendapatkan anggota yang berintegritas.
Setiap tahunnya pasti ada anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang terjerat kasus korupsi.
Terdapat hukuman Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pada tahun 2018 peringatan mencapai jumlah 303, pada tahun 2019 jumlah peringatan sebanyak 387, dan ditahun 2020 mendapatkan peringatan sebanyak 174 untuk anggota KPU dan BAWASLU dari tahun 2018-2022 masih tinggi.
Baca Juga: Standar Nilai Ambang Batas PPPK Kesehatan yang Bakal Lolos Seleksi
Anggota KPU dan BAWASLU dalam periode sebelumnya masih negatif tinggi yang melanggar kode etik beserta perilaku koruptif yang dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negara.
Ada tantangan yang besar untuk memperbaiki catatan negatif terhadap anggota KPU dan BAWASLU yang diselenggarakan pada pemilu yang akan datang dengan serentak pada tahun 2024 yang akan datang. Hal itu perlu diperhatikan pada seleksi anggota KPU dan BAWASLU disetiap tahapnya serta mengklarifikasi masukan dari masyarakat.
Seleksi proses anggota KPU dan BAWASLU adalah pembuka untuk mewujudkan pemilu 2024 mendatang, yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil.
Baca Juga: Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia
Proses calon anggota KPU dan BAWASLU berjalan dengan lancar agar setiap tahapan mudah diakses dipublik serta lebih ditingkatkan saran dan masukannya. Saat ini sedang menyiapkan sumber daya manusia dalam penyelenggara pemilu.
Tetapi mereka bukan hanya bisa dalam bekerja saja tetapi juga harus dituntut memiliki kepribadian dan komitmen yang kuat untuk menjalankan tugas yang berintegritas. Sebab penyelenggara pemilu dapat menjaga integritas dari setiap calon peserta.
