Kasus Timbunan Beras Busuk yang Diduga Bansos Covid-19 Jakarta, Bukan Perkara Sulit Untuk KPK

- 16 Januari 2023, 18:18 WIB
Ilustrasi beras bansos. Cara Cek Bantuan PKH 2021 di cekbansos.kemensos.go.id, Simak Pencairan PKH Lewat HP 2021
Ilustrasi beras bansos. Cara Cek Bantuan PKH 2021 di cekbansos.kemensos.go.id, Simak Pencairan PKH Lewat HP 2021 /Antara

JURNALACEH.COM- Terkait dugaan timbunan beras busuk yang diduga Bansos Covid-19 Jakarta. Bagi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), bukan perkara sulit untuk mengungkapkan.

Seperti yang disampaikan oleh Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) Hariri, ia meminta KPK menelisik lebih dalam tentang temuan timbunan beras dan sembako yang diduga bansos Covid-19 DKI Jakarta tahun 2020.

Karena, pada program Bansos 2020, KPK ikut melakukan supervisi penyaluran bansos Covid-19 berdasarkan Kepgub 386/2020.

Baca Juga: KPK Diminta Jelaskan Status Calon Pj Bupati Abdya Rekomendasi DPRK yang Pernah Jadi Saksi Kasus Korupsi


Waktu itu, lanjutnya, tim monitoring dan evaluasi (Monev) KPK menemukan kendala soal transparansi dan cleansing data. Sebab, adanya dugaan masalah dalam hal pendataan penerima penyaluran Bansos.

Masalahnya adalah, adanya perbedaan data penerima bansos DKI Jakarta dengan data di Kemensos. Jadi, jikalau benar ribuan tumpukan sembako terbengkalai tersebut adalah bansos Covid-19 tahun 2020, maka patut diduga ada korelasi persoalan data penerima bermasalah itu.

"Tujuannya mungkin untuk me-mark-up ketersediaan penyediaan bansos. Sehingga sekarang terungkap berjibun paket bansos membusuk dan mubazir," kata Hariri dalam keterangannya.

Baca Juga: Tanggapan Pengacara Maming, Usai Kliennya Gagal Dijemput Paksa oleh KPK

Ia menyayangkan, jika beras dan sembako yang membusuk itu adalah benar Bansos Covid-19. Sebab saat itu banyak masyarakat kesusahan terdampak Covid-19. Namun bantuan untuk rakyat itu malah diduga dirampok.

"Harusnya Gubernur DKI dan Pemprov, maupun legislatif, punya tanggungjawab besar melindungi kebutuhan masyarakat kecil, bukan malah membesarkan para pengusaha rekanan dan kolega politik saja," kesalnya.

Apalagi kata Hariri, adanya dugaan penyedia barang tidak sesuai KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Sehingga kualitas barang pun buruk.

Baca Juga: KPK Benarkan Rekening Istri Gubernur Papua Lukas Enembe Telah Diblokir

"Bagi KPK, hal ini bukan perkara sulit. Konstruksi perkara ini lebih mudah dilakukan karena KPK juga pasti telah memiliki data-data sebelumnya," terangnya.

"Maka KPK tidak cukup sekedar merespon dengan pernyataan seolah-olah serius tapi artinya hanya "akan dan akan" tanpa kerja kongkrit," pungkas Hariri.***

Editor: Fachrulrazi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x