Network
JURNALACEH.COM - Ketua Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA) Miswar, meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar cermat dan hati-hati dalam menunjuk Penjabat (Pj) Kepala Daerah khususnya Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).
Dia berharap, jangan sampai Pj Kepala Daerah yang ditunjuk adalah orang yang tidak kredibel dan pernah diduga terlibat kasus korupsi.
Ketua Yayasan SaKA, Miswar mengatakan berdasarkan rekomendasi DPRK Abdya terdapat tiga nama calon PJ Bupati yang diusulkan ke Kemendagri yakni Azhari, Darmansyah, dan Amiruddin.
Baca Juga: HIPMASIL Aceh Singkil Minta Kemendagri Cermat dan Hati-Hati Dalam Penunjukan Penjabat Daerah
Baca Juga: Dirut PT Maha Properti Indonesia (MPRO) William Tandiono Dikabarkan Meninggal Dunia
Baca Juga: Pawang Hujan Rara Buktikan Ramalan Terhadap Roy Suryo
"Kita telah menyurati Kemendagri terkait usaulan nama PJ Bupati Abdya yang diusulkan oleh lembaga DPRK Abdya, dari tiga nama tersebut kita mengharapkan dan meminta Kemendagri menunjuk Pj Bupati Abdya yang bersih dan bebas korupsi," Ungkap Miswar dalam rilis yang diberikan kepada JurnalAceh.com Senin, 25 Juli 2022.
Miswar juga meminta, agar Kemendagri untuk lebih teliti melihat rekam jejak calon yang diusulkan oleh DPRK Abdya. Sebab, dari tiga nama yang diusulkan ada satu nama yaitu Darmansyah pernah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Dalam hal ini, kami punya perhatian khusus terhadap salah seorang calon dari tiga nama tersebut yaitu Darmansyah. Yang bersangkutan pernah diperiksa KPK terkait perkara korupsi pengalokasian dan penyaluran DOKA 2018. Dalam perkara yang ditangani KPK itu, Darmansyah diperiksa sebagai saksi. Sehingga kami berharap agar Mendagri untuk memilih dan menunjuk Pj Bupati yang bersih dan terbebas dari KKN," tutupnya.***
