Network
JURNALACEH.COM - Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten atau APBK rawan menjadi bancakan atau makanan empuk para elit dan pengambil kebijakan. Untuk itu tugas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) untuk memastikan itu tak terjadi.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Zulkarnain yang baru saja dilantik dilantik sebagai anggota DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) Pergantian Antar Waktu (PAW), Senin (25/7) kemakrn berjanji akan mengontrol ketat penggunaan APBK.
Karena tugas DPRK memang salah satunya adalah fungsi kontrol atau pengawasan, selain penganggaran atau budgeting dan legislasi. Bukan sebagai eksekutor sebagaimana Bupati.
Baca Juga: Besok, DPRK Abdya PAW dan Lantik Zulkarnain Menjadi Anggota Dewan Menggantikan Zul Ilfan
"Saya agak sedikit bengong, karena saya dilantik sebagai anggota DPRK, sementara pertanyaannya yang cocok pada seorang Bupati atau Wali Kota," kelakarnya di akun Facebooknya, kemarin.
"Namun begitu tetap saya jawab, pada seorang DPR itu tidak ada langkah dan gebrakan. Yang ada hanyalah, dia harus tanggap dan kritis akan arah dan kebijakan yang diambil oleh eksekutif terhadap APBK," janjinya.
Sikap kritis itu diperlukan, agar APBK benar-benar memihak pada kepentingan masyarakat banyak. "Bukan menjadi kue empuk atau bakpaunya para pengambil kebijakan," sentilnya.
Menurutnya, DPRK juga harus mampu mendengar keluhan dan jeritan yang disampaikan oleh rakyat. Sesuai dengan peran aslinya sebagai wakil rakyat.
Baca Juga: Dirut PT Maha Properti Indonesia (MPRO) William Tandiono Dikabarkan Meninggal Dunia
"Maka tidak boleh ada rahasia sekecil apapun seorang DPR itu dengan rakyat. Dan Insya Allah saya akan terbuka terhadap semua hak publik... Kira lagenyan dek... He-he-he," tuturnya.
