Network
JURNALACEH.COM- Sejumlah tenaga honorer kesehatan menolak dirumahkan atau diberhentikan. mereka berunjuk rasa di Kantor Wali Kota Lhokseumawe Senin 13 Februari 2023. Dengan alasan sudah mengabdi puluhan tahun.
"Kami sudah puluhan tahun mengabdi dengan gaji yang tidak seberapa, masak sekarang kami mau dirumahkan. Padahal, dulu pas keadaan pandemi COVID-19, kami itu menjadi garda terdepan dalam menangani masyarakat," kata salah satu pendemo di Lhokseumawe.
Dikutip dari AntaraAceh, Tenaga honorer yang berjumlah ratusan orang tersebut, sempat berkumpul di Masjid Agung Islamic Center. Dan selanjutnya menuju kantor Wali Kota dengan berjalan kaki. Sambil berorasi serta menenteng poster dengan tulisan penolakan untuk dirumahkan.
Baca Juga: Arti Mimpi Angin Kencang, Memberikan Pertanda Datangnya Musibah dan Masalah Kesehatan
Selain itu, mereka menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) agar honorer khususnya tenaga kesehatan untuk dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) lewat jalur pemutihan.
"Tolong hargai lah kerja keras kami selama puluhan tahun mengabdi kepada masyarakat dan negara pak. Saat pandemi, kami garda terdepan dengan gaji Rp300 per bulan dan tidak penuh dibayar dalam setahun. Bahkan, dana COVID-19 tidak pernah kami rasakan," ucap salah satu pendemo Idha Yanti.
Lanjutnya, pihaknya juga menolak untuk mengikuti ujian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan ujian tenaga bakti daerah (TBD) tahun 2023, hal itu dengan alasan posisi tenaga kesehatan adalah menjadi salah satu prioritas saat ini.
Baca Juga: Daftar Gaji PPPK Kesehatan Tiap Jabatan dari Dokter hingga Perekam Medis
"Tenaga honorer kesehatan dan guru diprioritaskan, tapi mengapa kami tenaga kesehatan harus mengikuti ujian. Padahal jika melihat di kabupaten/kota yang lainnya tidak ada ujian TBD 2023," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Lhokseumawe T Adnan usai menemui para peserta demo menjelaskan, bahwa mekanisme pengurangan tenaga honorer dilakukan sesuai dengan analisis dan beban kerja.
"Jadi, pemerintah itu kan sudah menghitung tingkat kebutuhan tenaga kerja pada setiap organisasi perangkat daerah, dan khususnya itu di puskesmas yang mana terdapat 500 tenaga honorer, dan sementara yang dibutuhkan hanya 150 orang saja," jelasnya.
