JURNALACEH.COM - Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mulai diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Aturannya merujuk pada Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 112/2022. "Terhitung sejak 1 Januari 2024…pihak lain yang menyelenggarakan layanan administrasi yang mencantumkan NPWP harus menggunakan NIK sebagai NPWP dan NPWP dengan format 16 digit dalam layanan dimaksud," bunyi pasal tersebut, dikutip Rabu, 20 Juli 2022.
Pihak lain yang dimaksud dapat menyelenggarakan layanan administrasi yang mencantumkan NIK sebagai NPWP adalah layanan pencairan dana pemerintah, ekspor-impor, perbankan dan sektor keuangan lainnya. Termasuk pendirian badan usaha dan perizinan, layanan administrasi pemerintahan selain oleh DJP, dan layanan-layanan lainnya yang mensyaratkan penggunaan NPWP.
Baca Juga: Merekam Razia Polantas Tanpa Izin, Bisa Dipenjara Tidak?
Kebijakan ini merupakan bagian dari realisasi amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Tujuannya, kata Dirjen Pajak Suryo Utomo untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Agar tidak perlu lagi mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sebab, integrasi NIK menjadi NPWP sudah berjalan.
"Orang wajib pajak kini dapat menggunakan NIK dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya," kata Suryo dalam keterangannya, Selasa, 19 Juli 2022.
Sejauh ini, ada 19 juta NIK sudah terintegrasi dengan NPWP. Itu artinya sudah belasan juta orang dapat menggunakan NIK untuk melapor SPT mulai tahun ini.
Baca Juga: Ajak Nelayan Bikin Koperasi, Menkop UKM Teten: Memudahkan Akses Modal dan Pemasaran
"Baru 19 juta NIK yang kami dapat lakukan pemadanan dengan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)," lanjut Suryo.
Selama proses pemadanan data, Suryo menyatakan DJP masih memberikan kesempatan untuk penggunaan NPWP sebagai basis transaksi pajak.
"Di samping kami memberikan kesempatan untuk menggunakan NPWP lama untuk lakukan transaksi tersebut," ujar Suryo.
Baca Juga: KNTI: 60 Persen Biaya Melaut Habis Untuk Solar, Erick: Pak Jokowi Minta Solar Nelayan Tak Naik
Saat peluncuran, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencoba langsung NIK-nya untuk layanan perpajakan. Ia login ke situs DJP Online dengan NIK.
"Jadi kemudahan pelayanan tak perlu hadir ke kantor pajak dan bisa melakukannya dengan elektronik. Terima kasih," kata Sri Mulyani.***