Network
JURNALACEH.COM - Transisi energi akan membawa dampak sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu, perlu dihitung secara cermat. Jangan sampai transisi energi malah menambah pengangguran dan kemiskinan baru.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan hal itu saat menyampaikan rumusan Country Platforms berdasarkan G20 Reference Framework, di pembukaan acara The Sustainable Finance for a Climate Transition Roundtable, di Bali kemarin.
Rountabel ini adalah bagian dari rangkaian acara Pertemuan Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (G20 Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) Ketiga yang dimulai sejak 11 sampai 17 Juli 2022.
Baca Juga: Sempat Dipertanyakan ICW, AKBP Raden Brotoseno Akhirnya Diberhentikan
Desi Anwar yang memandu diskusi ini menghadirkan Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman, Menteri Keuangan Afrika Selatan Enoch Godongwana, Wakil Menteri Keuangan AS Andy Baukol, dan perwakilan Standard Chartered Bank Bill Winters untuk membahas aspek keuangan publik untuk transisi energi, peran investasi swasta untuk mencapai transisi energi yang terjangkau, dan prioritas untuk mencapai transisi yang adil dan terjangkau.
Pertemuan berlangsung hybrid dan dihadiri oleh seluruh anggota G20 serta organisasi internasional. Diskusi ini dirancang untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam terkait permasalahan dan peluang untuk mendorong keuangan berkelanjutan. Terutama dalam menghadapi perubahan iklim dan difokuskan pada transisi energi sebagai bagian dari transisi iklim.
Baca Juga: Yok Intip 8 Cemilan yang Mampu Turunkan Kolesterol
Dalam sambutannya, Menkeu mengatakan transisi menuju ekonomi hijau dengan prinsip adil dan terjangkau akan terjadi dalam jangka menengah dan panjang, dengan milestone pada 2030 dan 2060 atau untuk beberapa negara bisa lebih awal.
“Untuk Indonesia, kami menyiapkan roadmap, kebijakan, peraturan infrastruktur, juga menganalisis, menangani, mengelola dampak sosial dalam waktu singkat”, ujar Menkeu.
Dalam masa krisis yang berkelanjutan, platform tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menyukseskan pembiayaan dan pencapaian transisi energi dengan memanfaatkan sumber pendanaan publik dan swasta serta instrumen kebijakan multilateral dan nasional.
