Network
"Setiap negara yang harganya beda dengan harga internasional, pasti mereka kasih subsidi. Persoalannya negaranya masih punya kemampuan kasih subsidi atau enggak? Maka kelihatan nanti APBN nya," tutur Ani, sapaan akrabnya.
"Ada negara lain yang tidak mampu kasih subsidi, ya berarti rakyatnya harus bayar harga itu," sambungnya.
Lalu bagaimana kondisi Indonesia? Apakah APBN masih cukup kuat untuk menanggung subsidi, untuk menahan goncangan inflasi pangan dan energi global saat ini?
Baca Juga: Apkasindo Aceh Kritik Luhut: Makin Sering Berkata-kata Makin Rendah Harga Sawit Petani
Kata Menkeu, hingga saat ini APBN masih cukup mampu untuk menjadi bantalan tekanan inflasi tersebut. "Kebetulan APBN punya kemampuan," sambungnya.
Namun, ia belum bisa memberikan gambaran bagaimana kondisi APBN di 2023. Karena selain harus bisa menghitung potensi inflasi tahun depan. pihaknya juga harus menunggu RUU APBN 2023 terlebih dahulu.
"Jadi kalau banyak, ada yang sudah membuat statement. Wong Menteri Keuangannya aja belum bikin Undang-Undangnya, kayaknya sudah tahu banget Undang-Undang itu, saya kagum juga sih sebetulnya," selorohnya.
Baca Juga: Pelaku Penyiraman Air Keras Berhasil Diringkus Polres Metro Bekasi
Ia memastikan bahwa komitmen pemerintah melalui APBN tetap akan berupaya menjadi bantalan berbagai guncangan dalam dua tahun setengah terakhir. Baik akibat pandemi Covid-19, naiknya harga minyak dunia, krisis pangan hingga geopolitik perang Rusia dan Ukraina.
Ia memastikan APBN terus menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan antara menjaga rakyat, ekonomi dan kesehatan APBN itu sendiri. Seperti saat dihantam oleh pandemi Covid-19, maka negara melalui APBN menggelontorkan anggaran untuk memberi perlindungan kesehatan baik itu vaksinasi maupun perawatan di rumah sawit.
