Pimpinan MPR Adakan Rapat Tertutup dengan Pengurus PKB

- 8 Juni 2024, 15:30 WIB
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (tengah) dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (tengah) di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2024). ANTARA/Walda Marison.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (tengah) dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (tengah) di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2024). ANTARA/Walda Marison. /

JURNALACEH.COM - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melaksanakan rapat tertutup dengan pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kantor DPP PKB, Raden Saleh, Jakarta Pusat, pada hari Sabtu.

Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad.

Para tokoh ini sebelumnya juga pernah ditemui oleh media saat mereka mengunjungi gedung DPP PKB. Namun, tidak ada dari mereka yang memberikan pernyataan kepada media. Hingga pukul 11.03 WIB, rapat tertutup masih berlangsung di ruang rapat kantor DPP PKB.

Sebelumnya, pimpinan MPR juga mengunjungi markas besar Partai NasDem di Menara NasDem, Jakarta Selatan, pada Selasa, 4 Juni.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas masa depan demokrasi nasional dan Undang-Undang Dasar (UUD).

"Kami bertemu dengan Bang Surya, dan merasakan hal yang sama. Pilihan demokrasi kita saat ini membuat kita disorientasi, jauh dari harapan para pendiri bangsa terhadap masa depan demokrasi yang telah diletakkan dasar republik bangsa di sila ke-4," kata Bamsoet di lokasi, dikutip dari Antaranews.com.

Bamsoet menekankan bahwa masa depan demokrasi tidak boleh terjebak dalam mengejar angka yang hanya bersifat prosedural atau transaksional. Ketua MPR menyatakan bahwa demokrasi tidak boleh menyimpang dari demokrasi substantif.

"Kita semua mengkhawatirkan masa depan demokrasi yang terjebak dalam demokrasi angka-angka, demokrasi yang menjauh dari demokrasi substansial, hanya sekadar prosedural mengejar angka, sehingga kita terjebak pada demokrasi transaksional yang mahal dan mengancam bangsa kita, baik terhadap ideologi bangsa maupun persatuan dan kesatuan kita," ucapnya.***

Editor: Cut Ricky Firsta Rijaya


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah