JURNALACEH.COM - Ratusan hektar sawah yang ada di dua kecamatan yakni Blang Pidie dan Jeumpa, Aceh Barat Daya (Abdya) setengah tahun terbengkalai. Kendala petani mengggarap dan menanam ulang sawahnya belum kunjung mendapat solusi dari pemerintah kabupaten (pemkab) yang katanya pro-sektor pertanian itu.
Fakta ini tentu bertolak belakang dengan janji Bupati Akmal Ibrahim, yang seringkali menggadang-gadang sektor pertanian sebagai andalannya. Sejumlah anggota DPRK Abdya juga kerap melontarkan pujian kepada Bupati yang dianggap berhasil mengelola pertanian di kabupaten berjuluk breuh sigupai itu.
Tapi di lapangan ternyata tidak demikian. Keujrun Blang Des Lhung Tarok, Kecamatan Blang Pidie, Suardi mengeluh sudah 6 bulan lebih petani di wilayahnya tak bisa turun ke sawah.
Baca Juga: Bocoran, Alur Cerita Melur Untuk Firdaus Episode 26 dan Seterusnya
Ia mengatakan seharusnya mereka sudah turun ke sawah sebelum puasa Ramadhan lalu, tepatnya pada bulan Maret 2022. Itu jika dihitung dua bulan rehat sejak masa panen, yang dilakukan pada bulan Januari tahun yang sama.
"Kalau dihitung dari masa panen, tahap penggarapan lanjutan saat ini padi sudah memasuki tahap pemupukan kedua. Dikarenakan air sawah sempat terhenti, para petani harus menunda turun ke sawah hingga setelah lebaran idul Fitri pada bulan Mei," keluh Suardi, Selasa, 12 Juli 2022.
Baca Juga: Barang Bukti dan Fakta-fakta Saat Polres Metro Jaksel Olah TKP Polisi Tembak Polisi
Tidak hanya itu, selain harus menunda penggarapan ulang sawah, saat ini para petani juga merasa sudah dirugikan kembali akibat tahap proses pembajakan tanam yang masih belum maksimal.
Niat membajak sawah pun terpaksa harus diurung karena muncul persoalan kedua, yaitu kurangnya alat bajak di lokasi persawahan mereka.
"Sebagian petani saat ini memang sudah mulai turun membajak sawah menggunakan handtraktor, sedangkan sebagian lainnya masih ada yang belum tersentuh alat bajak," tambahnya.
Baca Juga: Lagi! Pembunuhan Petani di Aceh, Polisi: Ditembak Pakai Senapan Angin
Terpisah, Keuchik Ladang Neubok Muhammad Said juga menerangkan hal yang sama. Meskipun ia baru terpilih secara definitif pada Pilchiksung beberapa bulan lalu, sebagai seorang petani padi Said merasakan betul keluhan para petani secara keseluruhan di Desa yang dipimpinnya.
Hitungannya, ada sekitar 300 hektar sawah di dua kemukiman yang harus melakukan pembajakan secara bergantian. Hal itu terjadi akibat kurangnya alat bajak sawah, terutama mesin traktor roda empat di wilayah mereka.
"Kita tidak bisa melakukan proses tanam, jika persoalan ini terus menghantui para petani. Harusnya sekarang sudah masuk proses semai, bahkan bisa sampai ke tahap penanaman, tapi akibat kurangnya alat bajak kita harus menunggu petani sekitar menyiapkan lahan hingga tanam serentak," terangnya.
Baca Juga: Siapkan Pesaing Kripto, Bank Sentral G20 Bahas Potensi CBDC, BI Kaji Resikonya
Said menambahkan, kendala awal berasal dari aliran air yang sempat macet akibat robohnya saluran sekunder di pintu masuk irigasi yang berada Desa Seunaloh Kecamatan Blang Pidie.
Saluran dimaksud berlokasi sekitar jembatan Krung Beukah. Menurutnya sebagian lantai bawah irigasi tersebut sudah mulai bocor akibat terkikis aliran air masuk.
"Saluran di bawah jembatan Krueng Beukah lantainya sudah mulai roboh, kalau aliran air kembali terjadi macet, kemungkinan besar masyarat terancam gagal panen. Ini menjadi ketakutan para petani sekitar, padahal saya sudah melapor beberapa kali kepada dinas terkait, tetapi hal itu masih belum ditangani secara maksimal," ungkapnya.
Baca Juga: Kronologi Polisi Tembak Polisi Hingga IPW Minta Kadiv Propam Dinonaktifkan
Adapun sawah yang sempat menunda penggarapan ulang pasca panen berada di kemukiman Guhang hingga ke Desa Lhueng Tarok Kecamatan Blang Pidie. Sedangkan wilayah Jeumpa termasuk kemukiman Iku Lhung dan Kemukiman Kuta Jeumpa.
Anggota DPRK Abdya fraksi Partai NasDem Muslim saat dimintai keterangan terkait persoalan petani membenarkan bahwa keluhan tersebut bukan kali pertama ia dengar.
Meskipun lokasi para petani berada dalam daerah pemilihan (dapil) tempat ia berkompetisi menjadi wakil rakyat, ia mengaku tidak berkapasitas menjawabnya. Alasannya, masalah ini domain komisi B.
Baca Juga: Cuti Lebaran, Ini Destinasi Wisata Pemandian Favorit di Abdya yang Jadi Incaran Turis Lokal
"Sebagai wakil rakyat saya memang harus memberikan solusi setidaknya mencari jalan keluar terkait masalah ini, akan tetapi lebih baiknya persoalan siapa yang lebih cocok itu rekan-rekan saya yang duduk di komisi B, memang tupoksi mereka," jawab muslim singkat.
Seakan seperti melempar handuk, Anggota DPRK dua periode ini juga menuding dinas terkait seharusnya bertanggung jawab terhadap persoalan para petani
"Menurut saya ini semua pekerjaan rumah bagi Dinas Pertanian, saya hanya bisa memberikan masukan bahwa sebenarnya mereka lebih profesional menangani urusan petani, kami ini di DPRK kan hanya jabatan politik, ya sekedar memberikan masukan," tutupnya.
Baca Juga: Ini Beda Pelit dan Hemat yang Harus Kamu Ketahui
Berikut Daftar Desa dalam dua Kecamatan yang terlambat turun kesawah:
Kecamatan Blang Pidie
Desa Guhang, Desa Lhung Asan, dan Desa Lhung Tarok.
Kecamatan Jeumpa
Desa Ladang Neubok, Desa Asoe Nanggroe, Desa Padang Geulumpang, Desa Iku Lhung, Desa Kuta Makmur dan Cot Mane, serta tujuh desa di Kemukiman Kuta Jeumpa.***