Network
JURNALACEH.COM- Kordinator Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny meminta agar masyarakat mencegah aparatur desanya masing-masing khususnya wilayah Aceh Timur apabila diketahui mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ke Medan.
Tak hanya itu, Ronny juga meminta agar masyarakat menolak penggunaan dana desa terhadap kegiatan yang diduga tidak jelas manfaatnya bagi masyarakat.
"Kami meminta agar masyarakat turun tangan langsung, untuk menghentikan aparat desanya masing-masing, kalau ikut bimtek ke Medan, jangan biarkan mereka gunakan dana desa untuk yang nggak ada manfaat bagi masyarakat, bila perlu audit semuanya, minta dipertanggungjawabkan," ungkap Ronny.
Baca Juga: Pilpres 2024, Berapa Pasang Calon? Berikut Analisis Peneliti BRIN dan Indikator Politik Indonesia
Ia mengaku sangat kecewa, ketika mendapatkan informasi tentang rencana aparat desa kembali ikut bimtek, apalagi kabar yang didapat, kegiatan tersebut akan di gelar salah satu hotel di kota Medan mulai Minggu 3 Juli 2022 esok.
"Kami sangat kecewa dan miris, saat kami berusaha memikirkan bantuan untuk fakir miskin dan yatim piatu di desa-desa, tapi aparat desanya diam-diam gunakan dana desa puluhan juta untuk bimtek di hotel mewah, padahal kan lebih bagus uang itu dikasih untuk masyarakat miskin," tegas Ronny.
Baca Juga: Cara Menyimpan Daging Mentah Agar Awet dan Tahan Lama
Jika dilihat kebelakang, mereka baru saja menggelar bimtek di Hotel wilayah Idi dengan penggunaan dana desa sekitar bulan lalu. Bahkan dana yang dipakai pun diperkirakan sebesar Rp 10 juta per desa. Dan parahnya lagi, kali ini kabarnya mau nambah bimtek dengan biaya 12 juta untuk 2 orang per desa.
Aktivis HAM itu juga mendesak Presiden Jokowi untuk memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas dalang di balik berbagai kegiatan bimtek yang menguras miliaran dana desa di Aceh setiap tahunnya. Dia berharap Presiden Jokowi menurunkan tim dari pusat untuk menyelamatkan dana desa di Aceh, agar program yang dicanangkan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh secara keseluruhan.
"Harapan kami pusat memperhatikan persoalan ini dan memerintahkan tim dari pusat untuk menyelidiki semua ini, karena kami dengar informasi, diduga ada permainan untuk menguras dana desa dengan segala cara, buktinya mereka diam semua," kritiknya.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar para penegak hukum tidak bermain api, bahkan menutup mata terkait berbagai kegiatan bimtek yang menguras miliaran dana desa tiap tahunnya itu, bahkan dilaksanakan secara berulang-ulang dalam setahun.
"Kami sudah sering dengar isu, tentang oknum penegak hukum yang bermain di balik ini semua, hanya kami belum dapat bukti konkritnya, kami mengingatkan jangan sampai gara-gara ini kepercayaan dan kesabaran masyarakat jadi hilang pada penegakkan hukum di Aceh, kami berharap penegak hukum mesti menjelaskan ini semua, agar masyarakat tidak salah paham," pungkas Alumni Universitas Ekasakti.
