Network
JURNALACEH.COM- Terkait Permasalahan Lahan Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Masyarakat Pejuang Keadilan (KOMPAK) Saharuddin, meminta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya untuk tidak tutup mata terhadap permasalahan Hak Guna Usaha (HGU) PT.Watu Gede Utama (WGU).
"Kita melihat selama ini DPRK Abdya hanya pokus terhadap PT. CA. Namun terkesan tutup mata terhadap permasalahan HGU PT.Watu Gede Utama," kata Sahar Kamis 30 Maret 2023, melalui pesan singkat.
Lanjut Sahar, padahal di Tahun 2020 pemerintah Abdya telah membuat kesepakatan pemenuhan komitmen atas lahan kebun kelapa sawit PT. WGU, yang hanya direkomendasikan oleh Pemerintah Abdya untuk PT.WGU seluas 1.005,59 hektar dan pihak PT. WGU telah sepakat mengembalikan lahan HGU tersebut kepada negara Republik Indonesia dengan luas 1.691,41 hektare.
Baca Juga: Wow, 152 Keuchik se-Abdya Akan Mendapatkan Motor Baru Seharga 37 Juta
"Sampai hari ini status tanah yang telah dikembalikan tersebut seluas 1.691,41 hektare belum ada kejelasan baik dari segi kepemilikan maupun peruntukannya," jelas Sahar.
Sahar juga menambahkan, komitmen yang telah dibuat tersebut ridak oernah disampikan kepada kementerian ATR/BPN RI, padahal permasalahan HGU itu merupakan kewenangan Kementerian ATR/BPN dan bukan kewenangan pemerintah daerah setempat.
"Kalau memang pihak PT. WGU sudah ikhlas mengembalikan lahan HGU milik mereka seluas 1.691.41 hektare. Kenapa pemerintah Abdya tidak pernah menyampaikan atau menyurati Kementerian ATR/BPN. padahal Pemda Abdya telah membuat kesepakatan sudah tiga tahun yang lalu terhadap hal tersebut," tanya Sahar.
Baca Juga: Raih Gelar Profesor, Abdul Manan, Putra Abdya Sah Jadi Guru Besar Bidang Antropologi
