Mau Sembunyi Dimana? 11 Negara Teken Deklarasi Bali Untuk Pertukaran Informasi Pajak

- 15 Juli 2022, 07:58 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Secretary General of the Organisation for Economic Co-operation and Development Mathias Cormann saat penandatangan Deklarasi Bali, Nusa Dua, Bali, 14 Juli 2022<
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Secretary General of the Organisation for Economic Co-operation and Development Mathias Cormann saat penandatangan Deklarasi Bali, Nusa Dua, Bali, 14 Juli 2022< /Ade Alkausar/

JURNALACEH.COM - Jika hendak ingin mengemplang pajak, harap berpikir ulang. Dunia pajak sudah seperti dalam rumah aquarium. Transparan.

Karena sebanyak 11 negara sepakat menandatangani Deklarasi Bali yang memuat tentang transparansi dan pertukaran informasi pajak, di Nusa Dua Bali, Kamis, 14 Juli 2022.

Deklarasi itu dicapai setelah pertemuan level menteri Asia initiative yang dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan, pimpinan otoritas pajak dan perwakilan beberapa delegasi yurisdiksi Asia serta organisasi internasional sebagai patner Asia Initiative.

Baca Juga: Sri Mulyani Hitung Dampak Sosial Dari Transisi Energi: Tidak Boleh Menambah Pengangguran

Agenda pertama pertemuan tingkat menteri membahas tantangan dan manfaat dari implementasi standar pertukaran informasi (exchange of information/EOI) serta keterbukaan untuk tujuan perpajakan (tax transparency).

Selain itu dibahas pula mengenai dukungan yang akan diberikan oleh Asia Initiative, Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) dan organisasi patner dalam mendorong yurisdiksi-yurisdiksi di Asia untuk mengimplementasikan EOI dan tax transparency.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani sebagai Chair pada ministerial meeting mengatakan manfaat yang diterima dari implementasi EOI dan tax transparency sangat besar. Namun tantangan yang dihadapi untuk mengimplementasikannya juga besar.

Baca Juga: Anco Jansen Ingin Laporkan PSM Makassar ke FIFA, Terkait Penunggakan Gajinya

"Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan dukungan politik dari pimpinan yurisdiksi sebagai sinyal untuk mau bergabung dalam kerjasama transparansi global untuk melawan penghindaran pajak (tax evasion) dan aliran dana ilegal (illicit financial flows)," kata Sri Mulyani, kemarin.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan dukungan dari level atas telah didapatkan, langkah selanjutnya adalah memberikan dukungan teknis untuk implementasi standar EOI dan tax transparency yang akan berbeda-beda tergantung dari kesiapan setiap yurisdiksi.

Halaman:

Editor: Ade Alkausar


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x