Network
Peran Asia Initiative sebutnya sangat krusial dalam mengakselerasi agenda tax transparency dan implementasi EOI di kawasan Asia. Penandatanganan Deklarasi Bali merupakan perwujudan dukungan politik dari pemimpin yurisdiksi Asia dalam pembentukan Asia Initiative dan akselerasi agenda tax transparency di kawasan Asia.
Baca Juga: Sempat Dipertanyakan ICW, AKBP Raden Brotoseno Akhirnya Diberhentikan
Deklarasi Bali ditanda-tangani oleh 11 yurisdiksi yaitu Brunei Darussalam, Hong Kong (SAR), India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Macau (SAR), Malaysia, Maladewa, Singapura, dan Thailand. Dalam penandatanganan tersebut, selain Menteri Keuangan Indonesia, Menteri Keuangan dari India, Jepang dan Singapura turut hadir secara langsung untuk menandatangani Bali Declaration.
Sedangkan organisasi/lembaga internasional yang menjadi partner dari Asia Initiative adalah Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC), Study Group on Asia-Pacific Tax Administration and Research (SGATAR) serta World Bank.
Pada Plenary Meeting of the Global Forum bulan November 2021, Sri Mulyani memberikan dukungan atas rencana pembentukan Asia Initiative. Sebagai kelanjutan, pada 16 Februari 2022, dilaksanakan pertemuan Asia Initiative yang pertama di Jakarta secara hybrid dan dihadiri oleh perwakilan pimpinan otoritas pajak dari yurisdiksi Asia.
Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo menjadi chair dalam pertemuan tersebut dan memimpin pembahasan tentang tata kelola pembentukan Asia Initiative.
Rangkaian acara penandatanganan Bali Declaration ditutup dengan penyampaian kesimpulan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa Asia Initiative diharapkan dapat menjadi platform bagi yurisdiksi kawasan Asia untuk saling bertukar pengetahuan, pengalaman serta keahlian terkait dengan implementasi tax transparency dan implementasi EOI.
Baca Juga: Dilobi Menkeu Sri Mulyani Setor Dana Kesehatan ke FIF, Begini Respons Menteri Ekonomi Brasil
