JURNALACEH.COM- Beberapa waktu ini, publik kembali di gemparkan oleh aksi gencatan senjata, sejumlah laporan menyebutkan insiden pembantaian berlandas etnis itu juga terjadi di Republik Demokratik Kongo (DRC), pembantaian ini dilakukan oleh sebuah kelompok yang bernama march 23 (M23), terhadap penduduk suku Hutu.
Pertikaian antara M23 dan suku hutu itu sendiripun disebabkan oleh peristiwa Genosida Rwanda pada tahun 1994 silam, kala itu, pihak Hutu melakukan pembantaian terhadap satu juta warga suku Tutsu di negara itu.
Namun pasca Genosida itu dilakukan, Hutu mendapatkan serangan balik dari suku tutsi, sehingga membuat sebagian masyarakatnya berimigran ke Kawasan DRC, spesifiknya ke daerah Kivu Utara, yang berbatasan dengan Rwanda, di faktor lain, Tutsi akhirnya mengambil alih kekuasaan di negara itu.
Baca Juga: Haram! Inilah Isi Fatwa MUI Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina
Presiden Paul Kagame yang merupakan seorang Presiden, sekaligus pemegang kekuasaan pemerintahan Rwanda, di gadang-gadang yang mendalangi gerakan ini yaitu M23 di DRC.
Kelompok inipun sangat brutal, berbagai jenis kejahatan perang terus dilakukan, pembunuhan, pembantaian, pemerkosaan, hingga Genosida kerap dilakukan terhadap suku Hutu, hingga pada November 2022 mencapai 171 korban jiwa.
Human Rights Watch melaporkan pada bulan Juni lalu menyebut milisi M23, melakukan aksinya kembali yaitu melakukan pembunuhan diluar hukum, pembantaian, pemerkosaan, dan berbagai kejahatan perang lainnya terus dilakukan sejak akhir tahun 2022.
Baca Juga: Akibat Tertib, Unjuk Rasa Bela Palestina di Jepang Banjir Komentar Netizen Indonesia
Dewan keaman PBB pun angkat bicara bahwa para petinggi M23, dan pejabat Rwanda yang membantu kelompok bersenjata yang brutal ini, kedalam negara tersebut.
“Pembunuhan dan pemerkosaan yang tak henti-hentinya dilakukan oleh kelompok M23 didukung oleh dukungan militer yang diberikan komandan Rwanda kepada kelompok bersenjata pemberontak,” ujar peneliti Afrika di Human Rights Watch, clementine de montjoye, selasa 28 November 2023.
Selain itu, clementine juga mengatakan Kongo memiliki hak untuk meminta pertanggung atas kejahatan yang mereka terima.
Baca Juga: Kamu Harus Tahu, Ini dia Daftar Tempat Makan dan Produk yang Pro Palestina
“Baik Kongo maupun Rwanda mempunyai kewajiban untuk meminta pertanggung jawaban komandan M23, atas kejahatan mereka dan juga pejabat Rwanda yang mendukung mereka," lanjut clementine.
Dalam masalah ini, Direktur Intelejen Nasional Amerika Serikat (AS) Avriel Hanis mengevaluasi langsung ke DRC dan Rwanda, Avriel Anies mengatakan AS akan mengawasi langsung upaya mereka. ***