Network
JURNALACEH PRMN - Isu kecuragan jual beli jabatan yang terjadi di BUMN, Menteri BUMN Erick Thohir didesak untuk mengungkapkan pelaku.
Bantahan Erick terhadap tuduhan dirinya memanfaatkan jabatan untuk mengeruk untung jual beli jabatan.
Erick menegaskan, jika mencari keuntungan adalah motif pengabdiannya, maka transaksi jual beli jabatan dewan direksi dan komisaris BUMN menjadi peluang besar bagi dirinya selaku menteri yang membawahi seluruh badan usaha milik negara.
Baca Juga: Pemerintah Siap Melaksanakan Putusan MK atas Pengujian Formil UU Cipta Kerja
Baca Juga: Pendidikan Harus Mengikuti Perkembangan Zaman, Hari Guru Nasional 2021
Baca Juga: Rahasiakan Data Pribadi Berikut ke Media Sosial
BUMN saat ini sedang menjadi sorotan dengan beberapa penugasan dari Presiden yang menyebabkan kerugian.
Apalagi ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memarahi Pertamina dan PLN.
Berbicara tentang BUMN, Ercik Thohir menyebutkan jika ada praktik jual beli jabatan.
Menurut Erick Thohir, setoran paling banyak di BUMN yaitu berkaitan dengan pemindahan jabatan.
Dikatakan lebih lanjut oleh Erick Thohir, satu direksi dihargai dengan banderol Rp25 miliar, sedangkan direktur utama disebut harga paling tinggi.
Berperan sebagai Menteri BUMN, Erick mengeklaim jika saat ini transaksi haram tersebut sudah tidak terjadi lagi.
Jika masih terjadi, Erick berkomitmen untuk melaporkan hal tindakan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana dikutip jurnalaceh yang dimuat dalam artikel yang diterbitkan pikiran-rakyat sebelumnya dengan judul, ''Ada Jual Beli Jabatan di BUMN, Erick Thohir Didesak Ungkap Indentitas Pelaku''.
Serti dikutip dari pikiran-rakyat. Com yang dilansir dari akun Twitter milik Said Didu, ia mendesak Erick Thohir untuk mengungkapkan identitas pelaku yang melakukan jual beli jabatan.
"Pak Menteri @erickthohir yth, sebaiknya dibuka saja jual-beli jabatan tersebut kapan terjadinya dan siapa pelakunya," kata Said Didu.
Baca Juga: Peluang Bisnis Pertanian Sangat Besar
Sebelumnya, Pertamina mejadi sorotyan Achsanul Qosasi karena kerap melakukan pergantian direksi.
Dalam kurun waktu tujuh tahun, Pertamina mengganti direksi sebanyak empt kali.
Pergantian direksi yang sering dilakukan Pertamina tersebut dicurigai Said Didu jika ada mafia atau praktik yang tidak beres.***(Christina Kasih Nugrahaeni/pikiran-rakyat)
