Network
JurnalAceh - Presiden Jokowi menyampaikan 3 fokus pemerintah dalam mencegah ancaman krisis pangan, akibat dampak jangka panjang pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juni 2022.
"Pertama peningkatan produksi besar-besaran, Baik itu dari petani, korporasi dan BUMN, semua harus ditingkatkan. Jangan mengikuti rutinitas harian," kata Presiden.
Baca Juga: Meningkatkan performa Iklan dengan Menggunakan Accelerated Mobile Pages.
Menurut Jokowi, strategi peningkatan produksi besar-besaran akan hilang tak terwujud jika Indonesia terjebak dengan rutinitas harian. Ia meminta agar peningkatan produksi besar-besaran tersebut dibarengi dengan pemilihan jenis karakteristik yang sesuai dengan daerahnya.
"Kemarin saya dengan Kepala KSP (Moeldoko) melihat sorgum di NTT misalnya. Itu ditanam jagung hidup, begitu ditanam sorgum hijau. Sangat hijau dan sangat terlihat subur sekali. Ini kan ternyata di NTT yang banyak adalah sorgum," ucapnya.
Fokus kedua kedua Presiden adalah segera memastikan siapa "offtaker" yang akan menampung hasil peningkatan produksi besar-besaran tersebut.
"Jadi petani produksi terus dan yang membeli juga ada. Jangan sampai petani produksi banyak, Perum bulog engga ambil, PT RNI engga ambil," katanya.
Baca Juga : Baca Juga: 358 Ribu Lebih Tenaga Honorer Terancam Jadi Pengangguran, Ekonomi Dalam Bahaya
Mantan Walikota Solo meminta agar mekanisme tersebut harus segera diputuskan dan ia telah menyampaikan kepada Mentri BUMN untuk menindaklanjuti perusahaan mana yang menampung hasil produksi komuditas apa, termasuk skema biayanya.
"Ketiga kalau sudah ngambil jangan sampai kayak Perum BULOG, ngambil dari petani banyak, stok enggak bisa jual sehingga kualitasnya jadi turun dan ada yang busuk dulu, rusak, jangan," ucap Jokowi.
Oleh karena itu, ayah kandung Walikota Solo meminta agar perencanaan dari peningkatan produksi komoditas pangan dilakukan secara rinci dari awal hingga akhir.
Untuk itu, dibutuhkan sebuah orkestrasi yang baik antara kementrian, lembaga, BUMN, swasta, hingga Pemerintah Daerah.(***)
