Network
JURNALACEH.COM - Pemerintah berencana meluncurkan proyek Government Technology (GovTech) pada tahun depan, yang mencakup berbagai layanan. Salah satunya adalah penyederhanaan administrasi sehingga masyarakat tidak perlu lagi melakukan fotokopi KTP.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb), Muhammad Azwar Anas, mengungkapkan bahwa akan ada 9 layanan yang diberikan oleh proyek GovTech.
Layanan tersebut meliputi identitas digital, platform pertukaran data, pembayaran digital, portal layanan publik, portal administrasi pemerintah, layanan kepolisian, pelayanan sosial, serta layanan kesehatan dan pendidikan.
Menurut Azwar Anas, selama ini masyarakat dihadapkan pada berbagai layanan digital dari Pemerintah Daerah (Pemda) maupun Kementerian dan Lembaga. Dengan GovTech, layanan tersebut akan terpusat pada satu platform.
"Selama ini Pemda memiliki aplikasi masing-masing, demikian juga Kementerian. Hal ini menyebabkan urusan administrasi menjadi sangat banyak. Ke depan, semua akan disatukan sehingga tidak lagi bertumpuk," kata Azwar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan.
"Selain itu, jika sebelumnya masyarakat harus melakukan fotokopi KTP untuk berbagai urusan, ke depan hal tersebut tidak lagi diperlukan," ucapnya menambahkam
Contoh lainnya dari layanan tersebut adalah pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan KTP fisik karena identitas masyarakat akan terekam secara digital dan dapat diakses melalui smartphone.
Selain itu, pertukaran data antar kementerian juga akan lebih mudah, serta dapat digunakan sebagai alat pembayaran digital.
Ketiga, portal pelayanan publik yang tadi disebutkan akan mengintegrasikan layanan dari berbagai kementerian berdasarkan kebutuhan, seperti di Estonia di mana portal tersebut menyediakan layanan seperti prosedur kelahiran, pernikahan, dan asuransi.
"Jadi, layanan akan langsung berfokus pada kebutuhan masyarakat, tidak lagi sektoral. Hal ini akan dibahas dalam rapat kabinet paripurna oleh Bapak Presiden," ujarnya.
Pemerintah saat ini juga tengah mengkaji nama GovTech untuk Indonesia. Menurut Azwar Anas, ada sembilan calon nama yang akan diputuskan.
Mengutip keterangan Kemenpanrb, peluncuran GovTech dan Layanan Digital Nasional dijadwalkan pada Februari 2024. Setelah itu, akan diikuti dengan peluncuran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lainnya.
Perum Peruri telah ditugaskan sebagai penyelenggara aplikasi SPBE Prioritas, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Dengan penetapan ini, Peruri akan memimpin proyek GovTech baik di tingkat lokal maupun nasional. Transformasi teknologi di pemerintahan merupakan bagian dari strategi Visi Indonesia Digital 2045. ***
