Network
JURNALACEH.COM - Masa kepemimpinan Akmal Ibrahim SH – Muslizar MT sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) akan segera berakhir per tanggal 14 Agustus 2022. Sementara, pemilihan kepala daerah definitif (Pilkada) baru akan berlangsung, September 2024 mendatang.
Terkait hal tersebut, Koordinator Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) Koalisi Masyarakat Pejuang Keadilan (KOMPAK) Saharuddin melalui keterangan tertulis yang di terima media ini, jum'at 15 Juli 2022, meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk dapat menunjukkan Pj Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya adalah orang yang tegas dan independen. Walaupun yang ditunjuk tersebut bukan putra daerah.
"Khusus untuk Abdya, kita berharap penunjukan PJ Bupati harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Karena situasi Abdya sangat berbeda dengan kabupaten-kabupaten yang lainnya,"ujarnya.
Menurut Sahar Penjabat (Pj) Bupati Abdya yang akan ditunjukkan nanti akan mendapatkan PR yang besar karena Kabupaten berjulukan Negeri Breuh Sigupai masih memiliki segudang permasalahan. Seperti permasalahan Lahan Eks HGU PT. CA dan HGU PT. WGU, dimana masalah tersebut sampai hari ini belum ada titik terang untuk penyelesaian nya. Apalagi kalau Eks Lahan HGU yang ada di Abdya diduga telah dikuasai oleh oknum2 dan pejabat tertentu.
"Ini akan menjadi permasalahan dan bisa memunculkan konflik ditengah masyarakat kalau PJ bupati yang ditunjuk tidak menguasai permasalahan dan mampu menyelesaikan nya. Ditambah lagi dengan polimik pasar modern yang Sampai hari ini Anggaran senilai 45 miliar tersebut masih disilpakan dan belum ada kejelasan untuk kelanjutan pembangunan proyek tersebut,"ungkapnya.
Belum lagi, lanjut sahar, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah selama ini diduga kuat adanya kepentingan pihak-pihak tertentu dalam penganggaran dan peruntukan APBK.
Baca Juga: Kepergian Ivana Trump Meninggalkan Duka Terhadap Anak Anaknya
"Kemunculnya SK Siluman yang dilakukan secara diam-diam dan tanpa melakukan proses seleksi, ini sangat mengecewakan masyarakat kabupaten Aceh Barat Daya karena tidak adanya keadilan dan keterbukaan dari pemerintah kabupaten Aceh Barat Daya."pungkasnya.
