Network
"Jika kita lihat ditahun yang sama pemerintah sempat memotong tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) selama tiga bulan," jelas Riko.
"Membuktikan bahwa Tahun 2023 itu kondisi keuangan memang tidak stabil, tapi malah anggaran diperuntukkan untuk sewa mobil Pj bupati dengan jumlah mencapai ratusan juta rupiah untuk setahun," sambung Riko.
Berkaitan dengan hal tersebut Riko juga memberikan gambaran sebagai mana mestinya anggaran yang lumanyan fantastis itu sebesar Rp 456 juta, bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat bukan justru untuk sewa mobil.
Baca Juga: Wow Keren, Ini Dia 3 Tempat Wisata di Singapura yang Terkenal
"Inikan kesannya diam-diam, kenapa tidak terang-terangan saja beli mobil baru untuk Pj Bupati, apalagi anggaran segitu cukup untuk mobil baru, sehingga ada penilaian tersendiri dari publik, kepentingan siapa sebenarnya yang didahulukan," terang Riko.
Untuk keperluan operasional Pj Bupati Abdya, ini dapat menggunakan kendaraan pemerintah yang masih tersedia, sehingga tidak perlu menyewa kendaraan lain.
"Menurut kami, jika pemerintah benar-benar membutuhkan mobil operasional untuk kegiatan Pj Bupati Abdya, tentu bisa menggunakan mobil milik pemerintah yang telah ada. Untuk apa harus sewa, sehingga tidak terkesan pemerintah menghambur-hamburkan uang rakyat," beber Riko.
Baca Juga: Hore, 3 Tempat Wisata di Siantar yang Romantis, Keindahanya Estetik
Dalam konteks ini, dia menilai kebijakan yang diambil untuk menyewa mobil tersebut sangat tidak menguntungkan bagi kepentingan rakyat dan ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
