Network
JURNALACEH.COM- Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Aceh Barat Daya (Abdya). Riko Juanda, menilai kebijakan pemerintah Abdya yang menganggarkan anggaran untuk sewa 2 unit mobil Pj Bupati Darmansah tidak tepat dan mengabaikan kepentingan masyarakat karena saat keuangan daerah tidak begitu stabil.
"Tentu sangat kita sayangkan, ditengah anggaran daerah tidak stabil justru pemerintah sewa mobil untuk Pj Bupati Abdya," kata Riko, Jum'at 4 Agustus 2023.
Tambah Riko, karena pada awal maret 2023 lalu, pemerintah Abdya harus menunda sejumlah kegiatan di setiap SKPK, agar mengurang angka defisit Tahun anggaran 2023 menyusul dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Baca Juga: 3 Wisata Tersembunyi di Aceh, Keindahannya Sangat Menakjubkan
"Inikan rentetan Tahun anggaran 2023, saat itu banyak proyek yang ditunda, tapi tiba-tiba di Tahun yang sama sudah muncul anggaran dengan nilai fantastis untuk sewa mobi untuk Pj Bupati, kok bisa," ucap Riko.
Satu sisi, Riko menerangkan pemerintah melakukan penundaan pelaksaan proyek untuk kepentingan masyarakat, disisi lain pemerintah justru menganggarkan angaran untuk sewa mobil Pj Bupati Abdya.
Lanjut Riko, tentu akibat penundaan itu misalnya, ada infrastruktur publik yang tidak dibangun, ada kelompok nelayan, ternak yang tidak bisa dapat bantuan, tentu seolah-olah lebih mendahului kepentingan sewa mobil ketimbang masyarakat banyak.
Baca Juga: Ini Dia, 10 Tempat Wisata Malam di Gianyar yang Seru Abis Bikin Kamu Betah Hangout Hingga Lupa Waktu
"Jika kita lihat ditahun yang sama pemerintah sempat memotong tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) selama tiga bulan," jelas Riko.
"Membuktikan bahwa Tahun 2023 itu kondisi keuangan memang tidak stabil, tapi malah anggaran diperuntukkan untuk sewa mobil Pj bupati dengan jumlah mencapai ratusan juta rupiah untuk setahun," sambung Riko.
Berkaitan dengan hal tersebut Riko juga memberikan gambaran sebagai mana mestinya anggaran yang lumanyan fantastis itu sebesar Rp 456 juta, bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat bukan justru untuk sewa mobil.
Baca Juga: Wow Keren, Ini Dia 3 Tempat Wisata di Singapura yang Terkenal
"Inikan kesannya diam-diam, kenapa tidak terang-terangan saja beli mobil baru untuk Pj Bupati, apalagi anggaran segitu cukup untuk mobil baru, sehingga ada penilaian tersendiri dari publik, kepentingan siapa sebenarnya yang didahulukan," terang Riko.
Untuk keperluan operasional Pj Bupati Abdya, ini dapat menggunakan kendaraan pemerintah yang masih tersedia, sehingga tidak perlu menyewa kendaraan lain.
"Menurut kami, jika pemerintah benar-benar membutuhkan mobil operasional untuk kegiatan Pj Bupati Abdya, tentu bisa menggunakan mobil milik pemerintah yang telah ada. Untuk apa harus sewa, sehingga tidak terkesan pemerintah menghambur-hamburkan uang rakyat," beber Riko.
Baca Juga: Hore, 3 Tempat Wisata di Siantar yang Romantis, Keindahanya Estetik
Dalam konteks ini, dia menilai kebijakan yang diambil untuk menyewa mobil tersebut sangat tidak menguntungkan bagi kepentingan rakyat dan ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
"Kami menilai langkah kebijakan sewa mobil untuk Pj Bupati Abdya merupakan tindakan yang tidak tepat dan terkesan tidak memihak pada kepentingan masyarakat banyak. Mestinya harus ada pertimbangan yang matang sebelum mengambil kebijakan, sehingga jangan karena hal yang tidak begitu mendesak mengorbankan kepentingan banyak," tutup Riko.***
Update berita dan artikel menarik lainnya diGoogle News
