Network
JURNALACEH.COM – Pj Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, menekankan urgensi percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2024 sesuai target yang telah ditetapkan. Dalam pidato yang dibacakan oleh Pj Sekda Aceh Azwardi setelah lantik tujuh pejabat eselon II di lingkungan pemerintahan Aceh, Bustami menegaskan pentingnya kinerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Menurut Bustami, hingga triwulan kedua tahun ini, realisasi APBA masih di bawah target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 35 persen untuk kegiatan fisik dan 31 persen untuk realisasi keuangan. Hal ini memicu urgensi langkah percepatan dari pejabat eselon II yang baru dilantik.
"Kami tegaskan, pentingnya percepatan realisasi APBA yang saat ini sudah memasuki triwulan ke II," ujar Bustami Hamzah yang dikutip JurnalAceh.com dari aceh.antaranews.com.
Baca Juga: Tak ada Regulasi, Pemkab Aceh Barat Sebut Pernikahan Pasangan Etnis Rohingya Ilegal
Bustami juga menyoroti pentingnya sinergitas antara semua pihak terkait dalam memastikan pengalokasian anggaran yang optimal demi kesejahteraan masyarakat Aceh.
"Perlu sinergitas untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin demi kesejahteraan masyarakat Aceh," tambahnya.
Tidak hanya itu, Bustami juga menyoroti dukungan yang diperlukan untuk suksesnya pelaksanaan PON XXI di wilayah Aceh. Ia berharap agar semua pihak dapat bersatu untuk memajukan olahraga Aceh dan menunjukkan kepada dunia bahwa Aceh mampu menjadi tuan rumah yang baik dan sukses dalam menyelenggarakan event olahraga skala nasional tersebut.
"Kami minta kepada para pejabat yang dilantik, dan kepada para kepala SKPA lainnya bersama-sama mendukung dan mensukseskan PON XXI di Aceh. Sehingga menjadi pembuktian nyata atas semangat persatuan dan kebersamaan kita," tegas Bustami.
Baca Juga: Mahasiswa Aceh Paparkan Potensi Biodiversitas Aceh di Rusia
Dalam pelantikan tersebut, sebanyak tujuh pejabat eselon II dilantik, antara lain Muhammad Iswanto sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Zulkifli sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh, Syukri Bin Muhammad Yusuf sebagai Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh.
Kemudian, Marthunis sebagai Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Darmansah sebagai Kepala Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh, Alhudri sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Kerjasama, serta T Aznal Zahri sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.
Pejabat Eselon 2: Peran dan Tanggung Jawab dalam Administrasi Pemerintahan
Pejabat eselon 2 adalah bagian vital dalam struktur administrasi pemerintahan di berbagai tingkatan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Mereka memiliki peran penting dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pemerintah serta memastikan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Para pejabat eselon 2 biasanya bertanggung jawab atas manajemen program, pengawasan unit-unit kerja di bawahnya, serta penyusunan kebijakan dalam lingkup tugasnya. Mereka juga berperan dalam menyampaikan laporan dan evaluasi kinerja kepada atasan langsung mereka.
Baca Juga: Tinjau Venue, Menpora Puji Kekompakan Pemerintah Aceh Sukseskan PON XXI Aceh Sumut
Kehadiran pejabat eselon 2 menjadi sangat penting dalam memastikan terlaksananya program-program pemerintah secara tepat waktu dan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Mereka juga berperan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.
Selain itu, pejabat eselon 2 juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan dan dukungan kepada bawahan mereka, serta berperan sebagai penghubung antara atasan dengan unit-unit kerja di bawahnya.
Dengan begitu, peran pejabat eselon 2 tidak bisa dianggap remeh dalam menjaga stabilitas dan kinerja pemerintahan, sehingga keberhasilan sebuah lembaga pemerintahan juga bergantung pada kualitas dan dedikasi dari para pejabat eselon 2 yang mengemban tugas tersebut.***
