Network
JurnalAceh.com- Penghapusan tenaga honorer di lingkup birokrasi memunculkan masalah baru. Indonesia bakal mendapat tambahan ratusan ribu pengangguran baru.
Kebijakan penghapusan tenaga honorer di lingkup birokrasi, efektif berlaku pada November 2023 mendatang. Banyak tenaga honorer was-was.
Meskipun masih akan berlaku tahun depan, Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah segera mempersiapkan solusi sejak dini. Karena dampaknya serius terhadap ekonomi.
Baca Juga: Jelang Kurban, Sapi Lebih Banyak Terjangkit PMK Dibanding Kerbau di Aceh Barat Daya
Jika tidak ada solusi dari sekarang, bisa berdampak ke ekonomi nasional termasuk menurunnya daya beli,” kata Kurniasih, seperti dikutip dari laman DPR, Senin, 20 Juni 2022.
Menengok data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) per Juni 2021 ada 410.000 Tenaga Honorer Kategori II (THK-II).
Pada seleksi CASN 2021, hanya 51.492 yang lulus sebagai ASN baik PNS maupun PPPK. Sementara 358.518 pegawai honorer lainnya berpotensi tidak memiliki pekerjaan jika tidak ada solusi dari pemerintah.
Baca Juga: SDIT Muhammadiyah Manggeng Bagi Rapor di Alam Terbuka, Orang Tua & Murid Lomba Rangking 1
Politisi PKS ini menyarankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, untuk mengantisipasi masalah pengangguran dari tenaga honorer ini. Khususnya antara Kementerian PAN RB, Kemendagri dan Kementerian Tenaga Kerja.
“Kami minta mitra di komisi IX yakni Kementerian Tenaga Kerja juga ikut aktif sebelum nanti beban pengangguran baru justru menjadi beban Kemenaker," sambungnya.
Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS), tidak adanya lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi salah satu penyebab pengangguran masih cukup tinggi di Februari 2022.
Baca Juga: Abu Lhok Nibong Tutup Usia, Kakanwil Aceh Ikut Berduka
Angka pengangguran per Februari 2022 tercatat 8,4 juta orang. Salah satu faktor meningkatnya angka pengangguran, karena serapan tenaga kerja di sektor administrasi pemerintah yang turun sebanyak 30 ribu orang selama periode Februari 2021-Februari 2022.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menyebut tidak ada lowongan CPNS dari pemerintah ikut mendorong meningkatnya angka pengangguran.
"Penyerapan tenaga kerja di administrasi pemerintahan turun 30 ribu ini dikarenakan pada periode Februari ini belum ada penerimaan PNS," ujar Margo dalam rilis pekan lalu.
Baca Juga: MAKI Puji Kejati DKI, Gerak Cepat Tangani Pungli Di Kemenkum HAM
Hingga berita ini ditulis, pihak Kementerian Tenaga Kerja yang dikonfirmasi JurnalAceh.com, belum memberikan jawabannya.
