Network
Kemudian Rustam juga menerangkan lebih lanjut bahwa dampak lainnya dari lambatnya realisasi anggaran belanja daerah adalah terbatasnya peluang kerja masyarakat kemudian berimbas lagi kepada kemiskinan Aceh. Hal ini disebabkan dampak tersebut dapat mencapai tingkay kabupaten/ kota se-Aceh.
“Jadi kalau APBA semakin lambat untuk disahkan. APBK kabupaten/ kota juga akan terganggu, karena disana terdapat belanja langsung untuk pembangunan. Apalagi yang berkaitan dengan modal untuk pembangunan jalan, jemabatan dan lainnya,” ungkap Rustam.
Tidak hanya sampai disitu, Jika pembahsan APBA mengalami stagnan, makan secara otomatis juga akan menghalangi pembangunan di kabupaten/ kota. Hal ini mengingat terdapat hak daerah dari belanja Aceh yakni melalui pembagian dana Otonomi Khusus (Otsus).
Baca Juga: IKN Akan Menjadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Negara
Rustam memberikan penegasan bahwa pengesahan APBA perlu dipercepat karena pertimbangannya perputaran ekonomi Aceh hanya bergantung kepada anggaran pemerintah saja. Berbeda halnya dengan daerah atau provinsi lain misal Sumatera Utara yang mempunyai perputaran ekonomi Swasta.
“Seperti Sumut, Sumsel itu terdapat uang lain yang masuk. Akan tetapi kita Aceh tidak bisa berbuat apa-apa. Maka ini berbahaya dan sangat mengkhawatirkan. Percepatan pembahasan tersebut kalau tidak bisa langsung Pergub kan saja” Jelas Rustam.
Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA memberikan pernyataan bahwa keterlambatan pembahasan rancangan APBA 2024 dikarenakan DPRA tidak mau membahas tanpa kehadiran Gubernur Aceh. Padahal untuk kegiatan tersebut dapat diwakilkan melalui tim anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
“R-APBA 2024 sudah diajukan sejak 24 Desember 2023, akan tetapi, DPRA tidak pernah melakukan pembahasan hingga saat ini. Padahal dalam tata tertib, anggaran dibahas dengan Banggar DPRA dan TAPA,” Jelasnya.
