Network
JURNALACEH.COM- Penetapan tersangka Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Kabasarnas) Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi dan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai polemik.
TNI melalui Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda (Marsda) R Agung Handoko menilai langkah KPK yang menetapkan Henri dan Afri sebagai dua personel aktif TNI tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas tahun anggaran 2021-2023 melanggar aturan.
Terkait hal itu, Praktisi Hukum J Kamal Farza menilai masing-masing ranah hukum harus relevan dan yang paling relevan itu bisa dilihat dari jenis kejahatannya.
Baca Juga: KPK Benarkan Rekening Istri Gubernur Papua Lukas Enembe Telah Diblokir
"Kalau kejahatannya korupsi dan ditangani KPK, maka yang berwenang menyelesaikan kasus itu ya KPK karena UU Tipikor itu Undang-undang yang khusus," katanya, ketika dikonfirmasi Senin, 31 Juli 2023.
Kamal menuturkan, secara yurisdiksi KPK berwenang menindak kejahatan tindak pidana korupsi (Tipikor). KPK juga berwenang mengkoordinasi pemberantasan korupsi tidak cuma dalam yurisdiksi militer tapi juga sipil.
"Basarnas itu bukan militer, KPK tidak perlu minta maaf, karena ini bukan kejahatan biasa. Ini seorang pejabat negara, dan yang dilawan ini negara. Itu otoritas KPK untuk melakukan tindakan yang sama juga dengan pejabat lain, ketika masuk wilayah sipil, itu sudah masuk otoritas KPK," tuturnya.
Baca Juga: Tok! Mahkamah Konstitusi Resmi Menambah Masa Jabatan Pimpinan KPK Selama 5 Tahun
"Tidak perlu ada intimidasi apapun ke KPK, karena itu memang kewenangan KPK. Kalau tidak mau disidik KPK, tidak usah jadi pejabat di situ, masuk saja di struktural TNI," tegasnya.
Pengacara senior asal Aceh itu menilai apa yang sudah dilakukan KPK sudah on the track. Sehingga tidak perlu ada lagi intervensi. Menurutnya, operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang melibatkan petinggi militer ini sekaligus membuktikan bahwa KPK tidak tebang pilih.
