Network
JURNALACEH.COM - Petani sawit adalah kelompok yang paling dirugikan di balik kebijakan pembatasan ekspor minyak mentah sawit atau CPO. Sebab, setelah kebijakan itu diambil, harga sawit anjlok drastis hingga saat ini.
Asal tahu saja, harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di Aceh, khususnya di pantai barat selatan masih di bawah Rp 1.000 perkilogram.
Di sisi lain, pemerintah juga punya alasan kuat mengeluarkan pembatasan ekspor CPO. Sebab terjadi kelangkaan dan meroketnya harga minyak goreng (migor) di dalam negeri beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Jika Maming Mangkir Lagi, LPSAK Desak KPK Jemput Paksa
Padahal sebelum kebijakan itu diambil, harga TBS sawit di level petani berada di kisaran Rp 3.000 sampai Rp 4.000 perkilogram. Namun kini turun menjadi di bawah Rp 1.000 perkilogram. Petani sawit menjerit, karena mereka nyaris tak mampu lagi membiayai operasional dan perawatan kebun sawitnya.
Dalam keadaan sulit itu, Sekretaris Wilayah (Sekwil) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Fadhli Ali punya ide gila. Ia mengusulkan agar ekspor TBS langsung ke luar negeri. Tidak lagi ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS), karena masih dihargai murah.
Malaysia, sebut Fadhli bisa jadi salah satu negara tujuan ekspor. Karena negara harga TBS di neger jiran ini masih di atas Rp 4.000 perkilogram.
Baca Juga: Biaya Persalinan Kini Ditanggung Negara, Simak Kriteria Penerimanya
"Misalnya menyediakan kapal khusus entah pakai cold storage atau apalah namanya yang memungkinkan TBS petani di Aceh bisa diekspor langsung untuk diolah di PKS di Malaysia," ujar Fadhli kepada wartawan, Kamis 21 Juli 2022.
"Mumpung ada perbedaan harga TBS yang sangat jauh antara Malaysia dengan Indonesia," jelasnya.
Tentu, ia paham betul jika ide gila ini tidak ujug-ujug bisa langsung direalisasikan. Bahkab bisa dianggap konyol. Tapi ia berkeyakinan semua serba mungkin dilakukan di era teknologi yang maju pesat saat ini.
Baca Juga: Kejati DKI Jakarta Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Kasus Mafia Tanah
"Ada banyak pakar teknologi yang faham barangkali bagaimana membuat daya tahan TBS jadi lebih baik, agar kualitas TBS yang diekspor ke Malaysia masih tetap baik dan tidak mengandung asam lemak tinggi," jelasnya.
Tinggal bagaimana pemerintah Aceh dan DPR Aceh mampu atau tidak mengeksekusi ide tersebut agar bisa diimplementasikan untuk mendongkrak kesejahteraan petani sawit.
"Nah... Regulasi atau anun seperti apa yang harus di buat oleh DPR dan Pemerintah Aceh supaya gagasan yang tampak konyol ini berpeluang untuk diimplementasikan. Muaranya semua ini agar harga TBS petani di Aceh bisa lebih tinggi. Jika mungkin lebih tinggi dari harga di provinsi lain...," jelas mantan aktivis Wakampas ini.
Baca Juga: Warga Dusun Suka Mandi, Hampir 2 Tahun di-PHP-in Meteran Air Kering
Apalagi Aceh punya keistimewaan untuk membangun kerja sama dengan pihak luar selain yang dikecualikan oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).
"Dengan demikian UUPA akan tampil sebagai solusi yang mensejahterakan bagi masyarakat Aceh," pungkasnya.***
