Network
JURNALACEH.COM - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menekankan pentingnya pemerintah memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dengan perempuan dalam hal penetapan Pj Bupati dan Wali Kota di Aceh.
Apalagi dalam sejarahnya, Aceh pernah punya banyak perempuan hebat menduduki posisi strategis kepemimpinan yang menggetarkan dunia. Mulai dari Laksamana Malahayati, Cut Meutia dan Cut Nyak Dhien.
Menurutnya, gagasan memberi kesempatan kepada perempuan bukan berarti didentifikasikan sebagai persaingan gender di ruang publik. Melainkan untuk menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama dalam kepemimpinan nasional
Baca Juga: Inilah Tempat Paling Terpencil dan Terisolasi di Dunia
"Khususnya di Aceh," ujar Nisa dalam keterangannya, Senin, 1 Agustus 2022.
Ia berharap masuknya perempuan dalam pos-pos penting jabatan formal, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, bisa mendorong gagasan dan ide dalam perspektif gender. Termasuk mendorong inklusifitas. Hingga pada akhirnya akan memacu semakin banyaknya kaum perempuan dalam berperan di ruang-ruang publik.
Akan tetapi, ia menyadari bahwa ruang yang semakin terbuka saat ini, masih menghambat kaum perempuan di ruang publik. Karena masih dihadapkan dengan berbagai hambatan, baik itu marjinalisasi, kekerasan perempuan, serta sterotipe.
Baca Juga: Kapolres Jakpus, Kerahkan Tim Untuk Tangkap Polisi Gadungan di Cideng
"Meski, itu bisa diminimalisir dengan merangkul kaum perempuan supaya tetap konsisten memperjuangkan hak-hak rakyat dan mendorong kebijakan berperspektif gender," sambungnya.
Namun Nisa yakin, semua hal yang menjegal peran wanita bisa diantisipasi jika ruang-ruang kepemimpinan di Aceh diberikan bagi perempuan.
"Mengingat Aceh dengan historis pernah dipimpin oleh beberapa perempuan hebat bisa diulang sejarahnya oleh perempuan-perempuan Aceh hari ini,” ujarnya.
Baca Juga: Menghitung Peluang PDIP Menang Lagi atau Hattrick di Pemilu 2024
Sebab itulah, Nisa meminta pemerintah dan elemen terkait bisa mempertimbangkan agar perempuan Aceh yang punya kualifikasi moncer bisa diperhitungkan dalam wacana Penentuan PJ bupati dan Wali Kota di Aceh.
Kendati demikian, bos Perludem ini juga menegaskan bahwa ide tersebut bukan berarti dimaksudkan agar perempuan lebih hebat dari pada laki-laki. Melainkan penting juga melihat adanya potensi perempuan dalam konteks kepemimpinan.
Sehingga perlu diberikan ruang yang sama dan bisa melihat perspektif yang lebih adil dalam ruang politik Indonesia, khususnya di Aceh.
"Terakhir, saya berharap pemerintah melalui Kemendagri bisa mempertimbangkan kehadiran perempuan dalam proses penetapan PJ Bupati di Kabupaten dan Kota di Aceh. Karena saya berkeyakinan bahwa perempuan Aceh memiliki kapasistas intelektual dan kepemimpinan dalam menjalanankan roda pemerintahan," tutupnya. ***
