Network
JURNALACEH.COM- Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin meyakini bahwa pemerintah Aceh sudah mempunyai pertimbangan tersendiri jika ingin mengrevisi Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pasca kerusakan pada sistem layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) beberapa waktu lalu.
"Kan bank syariah bukan hanya BSI di Aceh, terdapat juga Bank Muamalat, ada juga Bank Danamon Syariah, BCA Syariah, terdapat juga Bank BTN Syariah, ada juga beberapa yang lainnya. Jadi saya kira mungkin tidak ada kesulitan untuk menghadapi hal-hal yang mungkin terjadi dari salah satu bank ini karena terdapat banyak alternatif," ucap Wapres di Nusa Dua Bali, Selasa 23 Mei 2023.
Sebelumnya, diketahui bahwa Pemerintah Aceh membuka peluang untuk mengembalikan bank konvensional untuk beroperasi ke Aceh, dimana salah satunya dengan melakukan revisi terhadap Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keungan Syariah (LKS) tersebut.
Terhitung pasca pemberlakuan Qanun LKS pada 2018 lalu, memang semua bank konvensional yang sebelumnya beroperasi di Aceh, dipaksa untuk angkat kaki dari bumi Serambi Mekkah, sehingga hanya menyisakan dua bank yakni Bank Aceh dan BSI.
Padahal pada senin 8 Mei 2023, nasabah mengalami berbagai kendalam dalam mengakses layanan BSI yang disusul dengan peoses pemeliharaan sistem teknologi informasi yang dilakukan pada Minggu 7 Mei 2023.
"Dan saya pikir hal tersebut akan dibahas di pemerintahan Aceh," kata Wapres.
Baca Juga: HUDA Abdya Menolak Revisi Qanun LKS dan Mengajak Pemerintah Duduk Bersama dengan Ulama Aceh
