JURNALACEH.COM - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh kembali bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta pada Kamis, 2 Maret 2023.
Seperti diketahui, KKR Aceh dengan Kemenko Polhukam sudah melakukan pertemuan ke 2 kalinya, awalnya pada Kamis, 9 September 2021 yang dilakukan oleh Komisioner periode 2016 - 2021.
Pertemuan dengan Menko Polhukam sebagai upaya menindaklanjuti hasil pertemuan KKR Aceh dengan Wali Nanggroe dan DPR Aceh beberapa waktu yang lalu di Banda Aceh.
Baca Juga: Fakta Unik Wisata Museum Aceh, Sudah Berdiri Lebih dari 100 Tahun
Saat itu Ketua KKR Aceh menyampaikan ke DPR Aceh dan Wali Nanggroe bahwa rekomendasi data hasil pengambilan pernyataan yang telah diverifikasi sejumlah 5.000 lebih perlu ditindaklanjuti ketingkat pemerintah pusat, sebagai upaya pintu masuknya melalui mekanisme pemulihan atas tindak lanjut pengakuan presiden terhadap tiga peristiwa pelanggaran HAM berat di Aceh (Jambo Keupok, Rumoh Geudong, Simpang KKA).
Ketua KKR Aceh Masthur Yahya, S.H., M.Hum menyampaikan ke Menko Polhukam bahwa kebijakan atas tiga peristiwa tersebut hendaknya juga mengikutsertakan rekomendasi KKR Aceh atas berbagai kasus lain terkait pelanggaran HAM masa lalu yang 5.000 lebih korbannya telah diambil pernyataan/kesaksian oleh KKR Aceh sejak tahun 2017 s.d 2020.
"Hal ini penting disikapi secara bijaksana agar atmosfer damai di Aceh terus berkelanjutan. Pengakuan negara kepada korban yang telah terverifikasi oleh KKR Aceh itu sama pentingnya seperti pengakuan negara terhadap tiga peristiwa yang telah diakui Presiden," kata Masthur Yahya kepada Menkopolhukam.
Baca Juga: Bedah Buku From Fears to Tears, Catatan Sejarah Pelanggaran HAM di Aceh
Menanggapi hal tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD langsung menyetujui dan menerima usulan yang disampaikan oleh Ketua KKR Aceh tersebut terkait rekomendasi KKR Aceh menjadi bagian dari tindak lanjut pemulihan yang satu paket dengan tiga peristiwa pelanggaran HAM berat yang sudah diakui oleh Presiden Jokowi.
Terlihat dalam pertemuan itu ada Wali Nanggroe Aceh PYM Tgk Malik Mahmud Al Haythar disertai dua orang staf khusus, Teuku Kamaruzzaman dan M. Rafiq, Komisioner KKR Aceh Yuliati, S.H, Ketua DPRA, Tengku Kamaruddin Abubakar (Abu Razak), serta juga ikut serta seorang tokoh Aceh di Jakarta Mustafa Abubakar, dan pejabat kedeputian Kemenko Polhukam.
Usulan Ketua KKR tersebut juga turut dikuatkan dengan beberapa masukan dan argumen dari Wali Nanggroe dan Ketua DPR Aceh dalam pertemuan tersebut.
Baca Juga: Bilie Droe Merajut Asa, Produk Legendaris Aceh Besar Ikut Inacraft 2023
Diakhir pertemuan, Mahfud berpesan agar Wali Nanggroe bersama KKR Aceh terus merawat semangat perdamaian di Aceh, sambil negara menyiapkan langkah-langkah terbaik secara komprehensif kedepan, apakah lewat Inpres atau lewat kebijakan lain nanti kita atur sama-sama.
"Yang penting semangat damai dan rasa saling percaya sesama kita, harus terus diperkuat dan saling menjaga," pesan Menko Mahfud.
Selama satu jam lebih membahas tentang beberapa hal terkait dengan rekomendasi KKR Aceh, data pengambilan pernyataan atas korban pelanggaran HAM di Aceh.
Baca Juga: BPS Aceh Mencatat, Produksi Padi Aceh Menurun 7,66 Persen di Tahun 2022
Di tutup dengan penyerahkan rekomendasi data hasil pengambilan pernyataan korban pelanggaran HAM di Aceh dari berbagai kasus yang telah dikumpulkan sejak tahun 2017 s.d 2020, yang diserahkan oleh Ketua KKR Aceh kepada Menkopolhukam RI dan didampingi oleh para hadirin yang ikut pertemuan tersebut. ***