Network
JURNALACEH.COM - Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Selatan telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap Kepala Dinas (Kadis), Sekretaris Dinas (Sekdis), dan Bendahara Dinas Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (BKKP3A) Aceh Selatan tahun 2016.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Aceh Selatan M. Alfryandi Hakim kepada JurnalAceh.com, mengatakan bahwa penetapan terhadap para tersangka didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka MY Nomor: R-01/L.1.19/Fd.2/05/2023, Surat Penetapan Tersangka BM Nomor: R-02/L.1.19/Fd.2/05/2023, dan Surat Penetapan Tersangka TS Nomor: R-03/L.1.19/Fd.2/05/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Mei 2023.
Baca Juga: Pj Gubernur Aceh Usul Penataan Kawasan dan Pembangunan Infrastuktur di Wilayah Perbatasan
"Untuk mempercepat proses penyelidikan, ketiganya ditahan di Rutan Kelas IIB Tapaktuan selama 20 hari ke depan, dimulai dari 25 Mei hingga 13 Juni 2023," kata Alfryandi Hakim.
Dia menjelaskan bahwa ketiga tersangka dituduh melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Dalam perkara ini,Ketiganya ditahan terkait penyalahgunaan anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada tahun anggaran 2016. Kerugian keuangan negara berdasarkan Audit Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp382.708.466 dari total anggaran Rp757.440.000," ujar Kasi Intel Aceh Selatan tersebut.
Baca Juga: Mahasiswa UIN Ar-Raniry Serbu Gedung DPRA, Tolak Revisi Qanun LKS
