Network
Oleh karena itu, menurut Khairil, pemerintah masih berupaya mencari solusi yang terbaik. Salah satu contohnya adalah terkait usulan pembangunan wilayah pertambangan masyarakat di beberapa lokasi Peti.
Akan tetapi, pelaksanaannya tidaklah mudah, karena pengusulan tersebut harus didukung dengan informasi mengenai potensi emas di suatu lokasi tambang, dan hal ini harus dipersiapkan oleh pemerintah kabupaten terkait.
"Apabila persyaratan tersebut sudah memadai, barulah kita dapat mengusulkan, selama tidak ada tumpang tindih dengan izin lainnya," ujar Khairil.
Baca Juga: Polda Aceh Temukan Lokasi Tambang Ilegal Saat Pengecekan Via Udara, Ini Lokasinya
Selain itu, menurut Khairil, Pemerintah Aceh juga berencana memberikan kesempatan kepada BUMD untuk mengelola perizinan. Selanjutnya, untuk area tambang yang berada di dalam wilayah izin eksisting 'yang dimiliki oleh perusahaan lain' dapat berkolaborasi.
Menurut Khairil Basyar, jika ingin melakukan penambangan di wilayah izin yang berbeda "kami dapat meminta kerjasama dengan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan hal tersebut telah dilakukan oleh satu perusahaan sebelumnya," tutup Khairil Basyar.***
Update berita dan artikel menarik lainnya di Google News
