Network
JURNALACEH.COM- Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) Herman RN menyebutkan Rumoh Geudong di Kabupaten Pidie termasuk dalam situs sejarah, meski belum ditetapkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh secara resmi.
"Tentu saja Rumoh Geudong termasuk situs sejarah, hanya saja belum ditetapkan sebagaimana situs lain. Untuk sampai pada penetapan, tentunya memerlukan proses. Mungkin karena hal tersebut belum ditetapkan atau belum ditempel palang nama situs sejarah," ucap Herman RN, di Banda Aceh, sebagaimana dikutip melalui Antaranews pada Selasa, 27 Juni 2023.
Dosen Sejarah FKIP USK yang merupakan pecinta sejarah Aceh tersebut juga menegaskan bahwa pernyataannya berdasar kepada definisi teoritis.
Baca Juga: Seorang Jamah Haji Embarkasi Aceh Meninggal Dunia di Mekkah, Menjadi 5 Orang Asal Aceh
Dimana jika merujuk pada aspek teori, situs sejarah merupakan sebuah lokasi yang mempunyai nilai sejarah atay peristiwa terkait militer, politik, budaya dan sosial.
"Jika melihat definisi tersebut, Rumoh Geudong telah memadai sebagao kategori situs sejarah. Hanya saja secara regulasi belum ditulis dalam sebuah aturan tertulis," katanya.
Oleh sebab itu, menurutnya Rumoh Geudong tempat pos penyiksaan yang peristiwanya sudah diakui Presiden beberapa waktu lalu tersebut tidak sepatutnya dihilangkan jejak sejarahnya meskipun belum terdapat palang nama situs sejarah disana.
Baca Juga: Ini dia, 3 Kuliner Malam di Aceh yang Recommended dan Enaknya Tiada Lawan
Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, Rumoh Geudong merupakan tempat penyiksaan serta pembantaian terhadap masyarakat Aceh ketika konflik 1989 hingga 1998 di Desa Bili, Mukim Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie dan hal tersebut sudah diakui oleh Pemerintah Indonesia.
Pada kesempatab ini, Herman juga sangat menyayangkan tindakan yang membuat rata bangunan Rumoh Geudong sebab akan menghilangkan bukti sejarah yang pernah terjadi di Aceh.
"Semua orang Aceh keberatan terhadap pelenyapan Rumoh Geudong. Hanya orang yang tidak mempunyai kepekaan masa lalu yang tega menghancurkan bukti sejarah kekerasan HAM tersebut," tutup Herman.***
Update berita dan artikel menarik lainnya di Google News
