Network
Saat diwawancarai oleh wartawan mengenai pilihan sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup, Presiden Jokowi hanya menjawab “itu tergantung pada Undang-Undang (UU), tergantung pada keputusan”.
Presiden Jokowi telah menunjukkan pandangan yang serupa ketika menghadapi pertanyaan yang sama pada pertengahan Februari lalu.
Saat itu, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengambilan keputusan apapun mengenai penggunaan sistem proporsional terbuka atau tertutup pada Pemilu 2024. Dia juga mengingatkan bahwa keputusan tersebut berada di wilayah para partai politik peserta pemilu.
Baca Juga: HUDA Abdya Tolak Revisi Qanun LKS, Minta Pemerintah Duduk Dengan Ulama Aceh
"Tidak. Saya ingin menyampaikan bahwa terdapat kelebihan dan kelemahan dalam pandangan yang terbuka dan tertutup. Boleh memilih, karena itu menjadi urusan partai," kata Jokowi usai menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-50 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di ICE BSD City, Tangerang, pada 17 Februari 2023.
Sistem proporsional terbuka dan tertutup berkaitan dengan cara pemilik suara menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif. Dalam sistem proporsional terbuka, pemilih dapat memilih langsung legislator pilihan mereka.
Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya perlu memilih partai pilihan mereka yang akan menentukan legislator-nya. Sejak Pemilu 2009, Pemilu Legislatif menggunakan sistem proporsional terbuka.
Baca Juga: Hari Ini, Pemerintah Aceh Pulangkan Puluhan Mahasiswa Korban Konflik Sudan dari Jakarta ke Aceh
Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi menerima permintaan pengujian materi terhadap Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan sistem proporsional terbuka yang disesuaikan dengan nomor perkara pendaftaran 114/PUU-XX/2022 pada tanggal 14 November 2022.
