Network
JURNALACEH.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan jajarannya kembali melakukan pertemuan bilateral secara fisik dan virtual, sehari sebelum perhelatan Pertemuan Ketiga Finance Minister and Central Bank Governor (FMCBG) dimulai.
Menkeu berdiskusi dengan tiga Menteri Keuangan anggota G20, yaitu Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, Treasurer Australia Jim Chalmers, dan UK Chancellor Nadhim Zahawi.
Di samping bertemu dengan menteri- menteri keuangan dari negara anggota G20, Menkeu juga berkesempatan untuk menemui Masatsugu Asakawa, Presiden Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB).
Baca Juga: Sri Mulyani Sindir Rusia dan Ukraina Saat Buka FMCBG: Kita Butuh Koneksi Bukan Perang
Agenda diskusi pertemuan bilateral yang dilakukan Menkeu membahas isu-isu strategis seperti krisis pangan akibat kondisi geopolitik, ketersediaan vaksinasi COVID-19, penerapan Energy Transition Mechanism (ETM) demi mendukung keuangan berkelanjutan, penguatan ekonomi Kawasan Asia, penguatan sumber daya manusia, serta Presidensi G20 Indonesia.
Pembahasan mengenai krisis pangan menjadi salah satu agenda diskusi utama antara Sri Mulyani dan Menteri Keuangan India dan Treasurer Australia.
Para Menteri Keuangan tersebut mendiskusikan tantangan terhadap pemulihan yang belum selesai antara lain krisis pangan yang terjadi akibat tensi geopolitik yang belum mereda.
Baca Juga: Final Piala Presiden: Kans Arema Ulangi Sejarah 2017 Silam Terbuka Lebar
Menurut Nirmala, salah satu kawasan yang merasakan dampak signifikan adalah kawasan Afrika, mengingat ketergantungan negara-negara Afrika pada Ukraina sebagai pemasok bahan pangan di negaranya.
Shitaraman menyampaikan perlunya pembahasan hal ini oleh para pemimpin dunia secara mendalam. Menanggapi hal tersebut, Menkeu menyampaikan inisiasi Indonesia untuk berdiskusi isu ketahanan pangan melalui seminar mengenai Food Insecurity pada FMCBG ketiga 2022.
Hal ini harus diikuti dengan kerjasama yang lebih konkret khususnya untuk ketersediaan dan harga pangan.
Baca Juga: Breaking News: Sungai Cimanuk dan Cimaragas Garut Meluap, Warga Diminta Waspada
Isu krisis pangan dan efek spillover perang menjadi perhatian UK Chancellor, Zahawi.
Ia menilai perlu adanya tangible solution untuk semua lapisan masyarakat dan pelaku bisnis yang saat ini terancam dampak inflasi tinggi, kenaikan harga pangan dan energi.
Chancellor juga menggarisbawahi pentingnya untuk menjaga perdagangan bebas dan menghindari pelarangan ekspor yang dapat memperburuk dampak konflik geopolitik.
Baca Juga: Media Asing Kagum dengan Citayam Fashion Week, Modal Zebra Cross Bisa Jadi Catwalk Mendunia
Dukungan penuh juga perlu diberikan terhadap bank capital adequacy framework, khususnya untuk membantu negara-negara least developed countries.
Menanggapi hal itu, Sri Mulyani memahami adanya perubahan politik di UK dan mengapresiasi peran penting UK dalam berbagai isu strategis.
Menkeu sepakat bahwa dalam perkembangannya perang berikut efek rampatan (spillover effect)-nya menyebabkan penderitaan bagi umat manusia. Diperlukan peran dari G20 khususnya melalui Jalur Keuangan atau Finance Track untuk tetap aktif berdiskusi dan mengupayakan solusi yang nyata.
Baca Juga: Media Asing Kagum dengan Citayam Fashion Week, Modal Zebra Cross Bisa Jadi Catwalk Mendunia
“G20 tetap akan menjadi forum ekonomi premier seperti halnya di tahun 2008 dalam merespon krisis ekonomi baik sekarang maupun di masa mendatang”, kata Sri Mulyani.
Adapun pembahasan mengenai akses dan ketersediaan vaksin menjadi hal utama yang juga didiskusikan bersama Menteri Nirmala dan Mr. Asakawa.
Menkeu menyepakati pentingnya menjaga akses dan ketersediaan vaksinasi COVID-19 yang tidak boleh diabaikan mengingat pandemi belum sepenuhnya teratasi. Asakawa membahas salah satu kegiatan pembiayaan ADB kepada sektor farmasi. Menkeu memahami rasionalisasi kebutuhan pembiayaan di sektor tersebut sebagai salah satu bentuk reformasi di sektor kesehatan.
Baca Juga: Harga Pertamax Dex Terbaru dari Aceh Sampai Papua
Langkah reformasi tersebut salah satunya ditujukan untuk membentuk pusat produksi vaksin yang andal dan tepercaya, sehingga dapat mendukung persiapan dampak pandemi pada masa mendatang seperti yang disepakati dalam Presidensi G20 Indonesia melalui pembentukan Dana Perantara Keuangan (Financial Intermediary Fund/FIF).
Kepada Asakawa, Sri Mulyani menekankan peran penting ADB dalam menyukseskan agenda Sustainable Finance. ADB khususnya telah menggagas Energy Transition Mechanism untuk membantu negara-negara berkembang dalam melakukan peralihan sumber daya energinya menjadi lebih berkelanjutan dan terjangkau atau sesuai dengan prinsip just and affordable.
Hal yang sama juga disampaikan Menkeu kepada Treasurer Chalmers, yang menyampaikan bahwa Australia dapat menjadi mitra yang diandalkan untuk mendukung Indonesia.
Baca Juga: Jejak AKBP Brotoseno, Suami Artis Tata Janeeta yang Resmi Dipecat Tidak Hormat dari Anggota Polri
Menkeu juga membahas pentingnya membantu pemulihan ekonomi Kawasan Asia dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Menkeu berharap agar ADB sebagai bank pembangunan multilateral di kawasan dapat membantu negara-negara di Asia yang paling terdampak dalam era pandemi ini.
Terkait isu perpajakan internasional, Asakawa menyoroti agenda International Taxation, khususnya mengenai tertundanya implementasi Multilateral Convention atau Pilar 1 oleh OECD.
“Tertundanya implementasi pilar 1 tidak menghalangi inisiatif perpajakan lainnya di kawasan Asia”, sambung Menkeu.
Baca Juga: Ketua Dewan Pers Minta RKUHP Didrop dan Diubah
Sri Mulyani mengacu pada pelaksanaan salah satu side event pada FMCBG ketiga, yaitu Asia Initiative, yang fokus pada komitmen negara-negara Asia dalam menegakkan transparansi pajak demi mengurangi praktik penghindaran pajak.
Asakawa menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung presidensi Indonesia, seraya menyampaikan bahwa saat ini ADB juga sedang berfokus pada peningkatan SDM, competitiveness index, dan mobilisasi sumber daya domestik (Domestic Resources Mobilization/DRM).
Senada dengan hal tersebut, Treasurer Chalmers juga menyampaikan kepada Menkeu bahwa Australia juga memiliki prioritas untuk menjalin hubungan bilateral pada sektor pendidikan dengan Indonesia.
Baca Juga: 2 Hektar Sawah Bupati Akmal Juga Tak Bisa Digarap, Keuchik: Dia Masih Bisa Makan...
Khusus mengenai Presidensi G20 Indonesia, Menkeu Sri Mulyani dan Menkeu Nirmala juga sepakat G20 harus mengkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat global seluruh pencapaian (deliverables) yang berhasil ditorehkan selama Presidensi Indonesia.***
