Network
Kebijakan tersebut tentunya berasal dari Pemerintah Pusat di Jakarta, bukan menjadi kewenangan pemerintah Aceh. Artinya kegaduhan akibat peleburan tersebut bukan diakibatkan oleh produk Qanun LKS tetapi murni imbas kebijakan Pemerintah Pusat.
Kedua, Kegaduhan terkait BSI di Aceh muncul akibat macetnya sistem layanan elektronik BSI sehingga menimbulkan reaksi negatif nasabah terhadap eksistensi bank tersebut. Transaksi e-banking tidak normal, mesin ATM bermasalah, transaksi bisnis terkendala, bisnis online macet, pengusaha sampai ibu-ibu ikut merugi kibat kerusakan sistem BSI selam beberapa hari tersebut.
Jika dicermati dengan lebih bijak, kerusakan yang timbul pada BSI bukan akibat dari Qanun LKS, melainkan sistem BSI yang terkena Hack melalui ransomware LockBit 3.0.
Baca Juga: Wacana Revisi Qanun LKS, Maybank Punya Peluang Beroperasi di Aceh
Kelompok tersebut bergerak secara global dan menyerang berbagai lembaga keuangan di dunia dengan ancaman pencurian data serta penyebaran virus.
"Bercermin dari 2 hal di atas, maka sangat jelas persoalan yang menimpa BSI bukan akibat implementasi Qanun LKS di Aceh, melainkan murni karena persoalan manajemen dan keamanan teknologi BSI itu sendiri, sehingga menjadi pertanyaan, kenapa Qanun LKS yang harus di revisi dan mengembalikan Bank Konvensional?"
"Ini merupakan 2 hal yang tidak berhubungan sama sekali, sehingga rencana revisi Qanun LKS atas alasan tersebut diibaratkan dalam adagium Aceh dengan 'Meubalek Cak Meutuka Cok',"Jelas Tgk. Ajidar, yang juga Dosen Siyasah Syar'iyyah Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry tersebut.
Baca Juga: Ikadi Aceh Berikan Tanggapan Terkait Wacana Revisi Qanun LKS
Kemudian terkait dengan kesyariahan BSI, memang serangan hacker tersebut secara sadar sudah berdampak pada meluasnya komplain nasabah terhadap kesyariahan Bank Syariah yang beroperasi di Aceh. Berbagai reaksi miringpun tidak dapat dihindari, baik BSI Bank Aceh, BCA Syariah dan Bank Syariah lainnya.
